Pilar matematika yang berlaku di akuntansi merupakan cerminan dari ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Pengetahuan yang bersifat universal itu sendiri merupakan sunnatullah. Dengan demikian, akuntansi mendasarkan diri pada pengetahuan yang merupakan refleksi atas ajaran inti Akidah, yaitu tentang ketauhidan.

Dewasa ini berkembang pesat kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Ditinjau dari pilar matematika, konsep dan rasionalitas yang digunakan di akuntansi syariah adalah identik dengan akuntansi konvensional. Ditinjau dari pilar Prinsip dasar dan Rancang-bangun, terdapat perbedaan dan kesamaan konsep dan rasionalitas antara yang digunakan di akuntansi syariah dan di akuntansi konvensional. Pengembangan pilar Prinsip dasar di akuntansi syariah sepenuhnya harus mendasarkan pada aturan yang disebut Syariah, yaitu berlandas Al-Qur’an dan Al-Hadits. Selanjutnya, pilar rancang-bangun di akuntansi syariah dikembangkan berdasar pilar Matematika dan Syariah.

Untuk lebih lengkapnya penjelasan mengenai hal di atas, saudara bisa membaca  buku “Akuntansi Syariah : Akad di lembaga bukan Bank” Karangan Dr. Sony Warsono, MAFIS, Ak dan Jufri, SH.I., M.Hum (saya sendiri penulisnya). diterbitkan oleh Ashgard Chapter Yogyakarta

Salah satu ajaran yang sangat penting dalam agama Islam adalah tentang mu’amalah atau iqtishadiyah (Ekonomi Islam). Aqidah, Syariah, dan Akhlaq menjiwai dalam penerapan dan pengembangan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mandiri, bukan diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagainya. Berbagai prinsip dasar yang berlaku di ekonomi syariah adalah berdasar aturan Syariah, di antaranya adalah Kejujuran (al-Shidq), Kesetaraan (al-Musawah), dan Keadilan dan Kebenaran (al-‘adhilah).

Implementasi kongkrit sistem ekonomi syariah diwujudkan dalam bentuk terjadinya berbagai transaksi (akad) yang dilakukan antar individu atau kelompok. Oleh karena itu, suatu transaksi dinyatakan sebagai transaksi syariah jika dilakukan berlandas pada 3 inti ajaran Islam, yaitu Aqidah, Syariah, dan Akhlaq. Berbagai jenis transaksi syariah telah dilakukan di masa kejayaan Islam, antara lain murabahah, mudharabah, salam, istishna‘, ijarah, dsb. Dalam ekonomi syariah, penerapan akuntansi merupakan keniscayaan. Diduga kuat, pengetahuan akuntansi yang selama ini diklaim merupakan produk negara barat sebenarnya merupakan produk pengetahuan yang dikembangkan oleh pemikir Islam.

A.    ISLAM

Islam adalah agama yang mempunyai arti ‘penyerahan diri kepada ALLAH SWT yang merupakan Tuhan semesta alam’. Dengan kata lain, Islam merupakan agama yang menganut monotheisme atau menganut satu Tuhan, yaitu ALLAH SWT. Esensi dari Islam adalah ketauhidan atau peng-esa-an ALLAH, yaitu perbuatan yang menghilangkan segala bentuk kekuatan (keberadaan) melainkan kekuatan ALLAH SWT sebagai yang Esa.

B.    INTI AJARAN ISLAM

Islam berlandas pada 3 inti ajaran,  yaitu Aqidah, Syari’ah, dan Akhlak. Berikut ini uraian singkat tentang ketiga azas Islam.

B.1.   Aqidah

Inti dasar dan primer ajaran Islam adalah tentang Aqidah (‘aqd) yang berarti pengikatan. Seseorang yang memeluk Islam sebagai keyakinan maka dengan sendirinya mengikatkan hati dan diri terhadap Islam. Aqidah adalah landasan agama Islam yang fundamental serta merupakan syarat sahnya amal perbuatan pemeluk agama Islam. Sebagaimana firman ALLAH SWT dalam Q.S. Az-Zumar:65,

B.2.   Syari’ah

Inti ajaran berikutnya di agama Islam berupa Syariah. Dalam konteks hukum Islam, syari’ah adalah aturan yang bersumber dari nash yang qat’ie dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah (jelas penyebutannya, baik lafadz dan maknanya). Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan ALLAH SWT kepada umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Al-Sunnah adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijadikan sumber hukum. Keberadaan Al-Sunnah adalah mempertegas hukum dalam Al-Qur’an, memperjelas hukum dalam Al-Qur’an dan menetapkan hukum yang belum diatur atau ada di dalam Al-Qur’an. Pada dasarnya Al-Qur‘an dan Al-Sunnah merupakan penjabaran yang memberikan pedoman untuk memenuhi ajaran inti Aqidah.

B.3.   Akhlaq

Merujuk pada Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I’lam, Yunahar Ilyas (2009) menyatakan bahwa akhlaq adalah bentuk jamak khuluq yang maknanya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dengan demikian, akhlaq merupakan wujud kongkrit yang ditampilkan oleh setiap pemeluk agama Islam. Inti ajaran akhlaq ini memberi pedoman bagi pemeluk agama Islam dalam berperilaku. Akhlaq pemeluk agama Islam diharapkan berupa perilaku yang berlandas aturan-aturan Syariah dalam rangka pencapaian ajaran inti, yaitu Aqidah. Atau dengan kalimat lain, inti ajaran Aqidah dan Syariah menjadi pegangan dalam pengembangan akhlaq setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan sebagai khalifah di muka bumi ini.

C. KETERKAITAN ANTARA 3 INTI AJARAN ISLAM

Ketiga ajaran inti Islam, yaitu Aqidah, Syariah, dan Akhlaq, ”terkait satu sama lain, tidak dapat dipisah-pisahkan …. karena ketiganya diperlukan untuk membentuk kepribadian yang utuh pada diri seorang muslim.” (Nurhayati dan Wasilah, hal. 17, 2009). Selanjutnya, Nurhayati dan Wasilah (2009) mengibaratkan keterkaitan antara 3 ajaran inti Islam sebagai sebuah bangunan (lihat Peraga 1.1).

Ketiga ajaran inti tersebut memiliki keterkaitan dan hirarki yang jelas. Ajaran inti dan primer adalah berupa Aqidah yang diuraikan dan dijabarkan lebih lanjut dalam ajaran inti kedua berupa Syariah. Selanjutnya ajaran inti Akhlaq merupakan implementasi azas Aqidah dan Syariah yang seharusnya tercermin dalam setiap tingkah-laku  umat agama Islam.

D. SISTEM EKONOMI SYARIAH

Salah satu ajaran yang sangat penting dalam agama Islam adalah tentang mu’amalah dalam arti sempit yang dikenal dengan istilah iqtishadiyah (Ekonomi Islam), sedang mu’amalah dalam arti luas mencakup munakahat (pernikahan), warisan, politik (perang), pidana dan termasuk di dalamnya adalah ekonomi Islam atau iqtishadiya (lihat Husein Shahhatah, Al-Iltizam bith-Thawabith asy-Syar’iyah fil Mu’amalah al-Maliyah. Mesir. 2002) . Torrey (Charles Cutler Torrey, ’The Commercial Theological Terms in the Koran’ : 1892, Penerbit Kessinger Publishing, LLC. 2009) dalam disertasinya yang berjudul ’The Commercial Theological Terms in the Koran’ menyatakan bahwa Al-Qur’an menggunakan terminologi bisnis dengan 20 (dua puluh) penyebutan yang berbeda-beda serta 370 kali dalam berbagai ayat. Menurut Muhammad Quraish Shihab (dalam Zaki Fuad Chalil, 2009; hal. 10-11), „terdapat 77 ayat Al-Qur’an yang membicarakan aktivitas ekonomi manusia baik yang secara langsung menegaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, maupun pengertian yang tersirat dalam ayat-ayat hukum atau kisah para Nabi dan Rasul serta orang terdahulu yang diinformasikan Al-Qur’an.“ Penggunaan terminologi dan pembahasan tentang bisnis (ekonomi) yang sedemikian banyak di Al-Qur’an menunjukkan betapa pentingnya peranaan ekonomi dalam menjalani kehidupan secara Islam. Juga, dalam kitab Al-Mu’amalah fil Islam, Abdul Sattar Fathullah Sa’id (Fiqh Mu’amalah Raja Grafindo Persada. Jakarta.2007.) mengatakan ”Di antara unsur dharurat atau dharuriyah basyariyah (urgen) dalam masyarakat adalah mu’amalah, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.” Sehingga manusia wajib (fardhu ’ain) mempelajari dan memahami mu’amalah, agar tidak terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat yang tanpa disadari (lihat Husein Shahhatah, Al-Iltizam bith-Thawabith asy-Syar’iyah fil Mu’amalah al-Maliyah. Mesir. 2002).

E. PRINSIP DASAR SISTEM EKONOMI SYARIAH

Pengembangan sistem ekonomi syariah berlandas pada prinsip-prinsip dasar yang telah dibahas dibanyak literatur yang pada dasarnya berdasar pada Syariah, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

E.1. Kejujuran (Al- Shidq)

Kejujuran adalah ruh dari sistem ekonomi syariah, dan harus menjadi ruh pula bagi setiap stakeholders dalam melakukan aktivitas muamalah syariah. Kejujuran menjadi bukti adanya komitmen akan pentingnya perkataan, tindakan dan semua yang terkait dengan perikatan dalam sistem ekonomi syariah sehingga dapat dijadikan pegangan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam akad (perikatan) dan juga bagi masyarakat dan lingkungan. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam sistem ekonomi syariah, maka akan merusak semua aktifitas yang yang terjadi pada sistem ekonomi syariah (Gemal Dewi, Wirdayaningsih, dan Yeni Salma Barlianti, 2005).

E.2. Kesetaraan (Al-Musawah)

Kesetaraan antar para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi nilai utama sehingga tidak ada pihak yang merasa memiliki posisi lebih tinggi dari pihak lainnya; semua stakeholders memperoleh keuntungan dari muamalah yang dilakukan. Dengan kesetaraan juga menjadi jalan untuk saling mempercayai yang dituangkan dalam suatu akad dan menjadi faktor penentu bagi kesuksesan para pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling merugikan antar para pihak, ada kesediaan membentuk hubungan dan mau bekerja sama.

E.3. Keadilan dan Kebenaran (Al-‘adhilah )

Keadilan dan kebenaran menjadi penting dalam proses pelaksanaan transaksi dari sebuah perjanjian dalam sistem ekonomi syariah karena ketiadaan rasa keadilan akan mempengaruhi hasil dari tranksaksi tersebut. Misalnya dalam tranksaksi jual beli atau sewa, maka faktor keadilan dan kebenaran menjadi penting untuk saling dirasakan antar para pihak.

F. RAGAM TRANSAKSI DI SISTEM EKONOMI SYARIAH

Sistem ekonomi syariah bergerak dinamis melalui kegiatan transaksi atau yang lazim dituangkan dalam bentuk akad. Dalam muamalah, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan, kecuali yang dinyatakan dilarang secara syariah. Dengan demikian, berbagai ragam transaksi akan selalu berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan hubungan antar manusia. Berikut ini contoh transaksi syariah yang lazim diterapkan.

F.1.    Akad Al-Mudharabah atau Bagi Hasil (Profit-and-Loss-Sharing).

Model ini mengajak pemilik dana ikut serta dalam suatu usaha. Pemilik dana akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja-sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) dana, sedangkan pihak lain menjadi pengelola dana. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dalam pengelolaan. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

F.2.    Akad Al-Musyarakah atau Persekutuan (Partnership)

Model akad ini terjadi jika terdapat kerja sama antara minimal 2 pihak untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi dana. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Secara konkret, bila ada suatu pihak memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, pihak tersebut bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, terdapat beberapa individu yang bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola dana dalam menjalankan usaha yang syariah.

F.3.    Akad al-Murabahah

Al-Murabahah adalah jual beli suatu barang pada harga pokok (cost of goods sold) dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberitahu harga pokok barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Sebagai contoh, pembeli membutuhkan sepeda motor merek H, maka penjual harus menyampaikan harga pokok kendaraan tersebut dan kemudian menyampaikan margin keuntungan yang diharapkan dari transaksi jual-beli kendaraan tersebut.

G. KEBERADAAN AKUNTANSI SYARI’AH

Dalam sejarah Islam, disebutkan bahwa pada masa Rasulullah Muhammad SAW telah dibentuk sebuah tim pengawas keuangan (hafadhatul amwal). Tim ini meskipun bersifat personal tetapi hal tersebut merupakan embrio munculnya institusi pengawas keuangan secara kelembagaan di masa kepemimpinan khulafaur rasyidin (kepemimpinan Abu Bakar r.a, Umar r.a, Utsman r.a, dan Ali r.a).

Untuk menjamin kelancaran akad Syariah maka diperlukan akuntansi yang berperan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Arti penting penerapan akuntansi secara jelas sebagaimana Firman ALLAH SWT yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah:282,

Untuk lebih lengkapnya penjelasan mengenai hal di atas, saudara bisa membaca  buku “Akuntansi Syariah : Akad di lembaga bukan Bank” Karangan Dr. Sony Warsono, MAFIS, Ak dan Jufri, SH.I., M.Hum (saya sendiri penulisnya). Di buku ini akan dibahas beberapa jenis transaksi yang terkait dengan akad jual-beli, khususnya Akad Murabahah, Salam, dan Istishna’. serta persoalan-persoalan terkait peraturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Diterbitkan oleh Ashgard Chapter Yogyakarta

In Indonesia, dispute settlement in shari’a banking is regulated by Law no.30, 1999, about Arbitrary and Dispute Settlement Alternative: negotiation between the both parties or involving the National Shari’a Arbitrary Council. If negotiation and arbitrary do not work, the court is the last option. Law No.3, 2006 Chapter 49 about the change of the Law No.7, 1989 about Islamic Court and Law No.21, 2008 Chapter 55 Verse 1 & 2 about Shari’a Banking. The dispute settlement of the shari’a banking is optional, it means that the both parties are free to choose common court or Islamic court. What is the concept of the shari’a banking dispute settlement in Islam?

The study of the authority of the Islamic Court, Common Court and Arbitrary on the settlement of the dispute in the shari’a banking from Islamic law standpoint and its relation with the freedom of making contract, is a normative jurisdictional study, that is the study of examining normative jurisdiction from Islamic Law standpoint. The normative jurisdiction study could also be meant as a scientific research procedure to determine the truth based on the normative law logic.

The study concludes, that the Islamic court has the authority to settle the shari’a banking dispute from the Islamic law standpoint using these following steps: First, Reconciliation (al-Sulh); Second, Arbitrary (at-Tahkim) and the third, Court (al-Qodha). In Indonesia, there is no regulation on which court the shari’a banking dispute should be settled. Special court is needed (Islamic Court or Shari’a Commerce Court) to give better value of justice from Al-Qur’an and Al-Hadits standpoints. Meanwhile, the freedom of making contract according to Islamic Law means, that the freedom to choose which procedure or institution used for settling the shari’a banking dispute must be in accordance with the Islamic law.

Investasi adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah negara, karena semua Negara mempunyai kekurangan dan kelebihan untuk saling mengisi antara satu negara dengan negara lainnya. Untuk menutupi kekurangan dan kelebihan dari kemampuan negara adalah melalui jalan investasi. Investasi adalah salah satu jalur hubungan negara baik secara bilateral ataupun multi lateral. Karena selain dengan investasi akan menambah income negara melalui pemasukan pajak, mengurangi pengangguran tapi yang terpenting dengan adanya hubungan bilateral atau multirateral dengan investasi itulah sebuah negara akan meminimalisir perbedaan-perbedaan antara yang satu negara dengan lainnya.

Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam juga tidak lepas dari kekurangan (lupakan dulu kelebihan kita), tidak bisa hidup sendiri mencukupi kebutuhannya baik dari segi fisik kebutuhan yang bersifat konsumtif atau non konsumtif seperti kebutuhan hidup bersenang-senang seperti halnya melancong dan pengadaan jasa maupun produk teknologi canggih, perlu adanya sesuatu perjanjian, walaupun sifatnya simbolis, untuk itu sebuah keniscayaan Indonesia membangun investasi dengan cara menarik negara-negara lain untuk masuk ke Indonesia menanamkan modalnya.

Pada tahun ini Indonesia dituntut untuk cepat bergerak dengan stabilitas penduduk yang makin kompleks yang salah satunya penyebabnya adalah pengangguran yang makin merajalela. Hal ini dikarenakan, kebutuhan dasar masyarakat memerlukan produksi dan konsumsi yang bertambah dua kali lipat, sehingga menambah kebutuhan akan tanah, energi dan bahan-bahan mentah, yang menambah tekanan kepada lingkungan dan sumber-sumrer kehidupan. Hal ini menjadi tantangan pemimpin-pemimpin politik, institusi pemerintahan dan hukum, untuk mencari strategi dan memberikan aturan yang baik untuk menarik investasi. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah memerlukan sumber daya manusia dan sumber keuangan (investasi) untuk membangun perekonomian dan mengelola sumber daya alam yang ada.

Berkaitan dengan persoalan internal Indonesia, ada beberapa faktor negatif yang berpengaruh pada iklim investasi meliputi antara lain: Prosedur perijinan yang masih berliku dan relatif mahal, Tingkat kepastian hukum yang belum optimal, Kualitas sumber daya manusia yang rendah, Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur, Kurangnya insentif yang bersaing yang diberikan pada para calon investor.[1]

Sehingga, laju kegiatan investasi tidak berjalan dengan baik selama ini karena iklim investasinya memang tidak mendukung. Oleh karena itu, persoalan investasi harus mendapat perhatian serius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi Indonesia tahun ini menurun jauh dibandingkan dengan tahun lalu. Bayangkan investasi lokal pada 2006 turun 37 persen dibanding tahun sebelumnya.[2] Begitu pula dengan investasi asing, yang turun sampai 45 persen dan pada tahun 2007 ini memang ada peningkatan seiring dengan perbaikan ekonomi dunia, kita bisa melihat kenaikan indikasi-indikasinya sebagai berikut, 1). Pertumbuhan produk domistik bruto mencapai 6 %, 2). Cadangan devisa 51.43 Milliar USA (31 Agustus 2007), 3). suku bunga bank Indonesia naik 8.25 %. 4). Inflasi 3.58 % (Januari – Agustus 2007).

Realiasi investasi tahun 2007 mencapai 11.70 dollar USA, naik 123.16 % (januari – agustus 2007). Tapi kenaikan tersebut bukan pada sektor produksi tapi terletak pada bertambahnya komsumsi. Karena bisa dilhat dari angka pengangguran tidak terkurangi, malah pengguran terselubung makin bertambah. Dengan fakta yang ada sekarang, nampak belum ada usaha-usaha yang pasti dari pemerintah untuk menaikkan investasi, khususnya investasi asing. Investasi di Indonesia masih terganjal lima persoalan, yaitu penyelesaian pajak, tenaga kerja, infrastruktur, pungutan liar, dan kepastian hukum.selain persoalan diatas, ada persoalan mendasar yang mempengaruhi makin minimnya investasi ke Indonesia yaitu persoalan ekonomi yang makin carut marut bukan hanya di Indonesia tetapi dibelahan dunia lainnya. Persoalan ini adalah persoalan sistem ekonomi itu sendiri, dimana pemilik modal sangat berkuasa dan menentukan tanpa melihat aspek lain yang sangat mendukung keberadaan modal. Sistem ekonomi dunia memperlakukan modal melebihi kasih Tuhan, modal adalah segala-galanya. Sistem ekonomi tidak melihat bahwa modal tanpa pekerja dan pasar tidak ada artinya. Sebaliknya, pekerja atau buruh tanpa modal (investasi) akan mengakibatkan pengangguran makin bertambah. Semestinya sistem yang benar adalah bagaimana modal menempatkan pekerja atau buruh pada posisi terhormat. Sehingga sebaliknya pekerja juga memberikan yang terbaik untuk kepentingan pemodal.

Memahami, pentingnya investasi baik melalui antar Negara atau sektor swasta menuju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengembangkan sumberdaya strategis nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran.

Sampai saat ini, investasi diyakini sebagai salah satu solusi untuk memecahkan persoalan kemis­kinan dan pengangguran yang mengarah kepada kebuntuan politik yang berkepanjangan akibat kedua hal tersebut. Begitu sangat pentingnya investasi asing untuk ikut memberikan sumbangsih kepada pembangunan perekonomian, sosial, politik dan hukum di Indonesia perlu adanya penekanan dari beberapa persoalan yang harus dilakukan dan diselesaikan untuk bisa menarik investasi ke Indonesia. Ada dua hal yang harus menjadi penekanan bagaimana investasi bisa menarik untuk datang ke Indonesia. Pertama, Bagaimana sistem Perekonomian, Sosial-Politik dan hukum memberikan jaminan investasi menguntungkan dan aman bagi negara-negara investor di Indonesia. Hal yang pertama ini lebih banyak mengarah kepada semua aspek kehidupan bangsa untuk bisa ikut memberikan sumbangsih terkait bagaimana investasi di Indonesia bisa menarik bagi investor. Kedua, bagaimana langkah-langkah nyata yang dilakukan pemerintah kaitannya dengan investasi. Hal yang kedua lebih mengarah kepada bagaimana pemerintah membuat paket kebijakan yang memberikan fasilitas dan jaminan bagaimana investasi cukup menarik bagi investor.

Pembahasan

Seperti yang dikatakan diatas, ada beberapa persoalan yang menghambat laju investasi di Indonesia adalah dan untuk memberikan jalan yang lebih baik bagi investasi, maka perlu membuat kebijakan dalam sistem ekonomi, Sosial-politik dan penegakan hukum yang berkesimbungan.

a. Sistem Ekonomi

Krisis ekonomi Indonesia antara lain karena terjadinya moral hazard diberbagai sektor ekonomi dan politik. Permasalahan moral hazard sudah cukup luas dan mendalam. Dalam skala yang luas, faktor moral dan etika harus dimasukkan sebagai variabel ekonomi yang penting, khususnya dalam pola tingkah laku berekonomi dan berbisnis.[3]

Hal ini juga terjadi di negara-negara maju seperti USA, “Ketika great depresion awal tahun 1930 terjadi, presiden AS, Franklin D. Roosevelt mempertanyakan keberadaan ekonomi alternatif untuk menjawab depresi besar yang terjadi ketika itu. Depresi ini menyadarkan dunia, ternyata sistem ekonomi yang telah diterima saat itu membawa malapetaka bagi kehidupan umat manusia.[4]

         Salah satu topik paling penting didiskusikan adalah topik "ekonomi alternatif." Di kalangan gerakan, topik ini diam-diam bergerak liar, ketika semangat anti kapitalisme-neoliberalisme semakin memuncak. Ada semacam kesadaran yang terus berkembang, gerakan tidak hanya berhenti pada tuntutan tetapi pada dataran aplikatif. 

Melihat fenomena faktual akan tuntutan mencari system ekonomi alternatif tersebut, secara nyata kita dapat memotret wajah buram sistem ekonomi kapitalis dalam mencapai tujuan-tujuannya. Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem ekonomi barat atau kapitalis, maka juga ikut tersangkut dan terkena imbas dari carut marutnya persoalan ekonomi dunia. Maka krisis demi krisis ekonomi yang terus berulang, seperti di tahun 1930, 1970, 1980, 1999 sampai 2007 ini – telah secara nyata membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang mendasarkan diri pada filsafat materialisme – sekularisme, telah gagal menjawab dan menyajikan solusi atas persoalan ekonomi dan kemanusiaan.[5]

Ekonom yang paling gigih mengkritik ekonomi kapitalisme antara lain, Prof. M.Umer Chapra, Prof. Kursyid Ahmad, Prof. Masudul Alam Chuodhury, Prof. M.Nejatullah Ash-Shiddiqy, Prof. M.A. Mannan dan ratusan lainnya. Sedangkan dari ekonom Barat sendiri, antara lain, Robert Heibronner, Josept Stiglitz, Paul Ormerod, Lester Thurow, Kevin Philip, Bahkan sampai kepada Stigliz, pemenang hadiah Nobel dari harvard University, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mengkritik perjalanan ekonomi kapitalis.[6]

Sebenarnya, kritik dan sorotan terhadap sistem kapitalisme muncul sejak Karl Marx dan para pengikutnya, pemikir sosialis, seperti EF. Schumacher dan Dr. Scott. Sistem ini semakin menjadi sorotan setelah beberapa skandal perusahaan terjadi belakangan ini yang puncaknya menghasilkan Sarbanes Oxley Corpoprate Act 2002. Menghadapi itu, pemerintah Amerika Serikat, kelimpungan dan berupaya memperbaikinya dari aspek teknis sistem kapitalis itu saja, bukan prinsip-prinsip dasar dan filosofinya, sehingga tidak mengherankan jika krisis demi krisis ekonomi akan terus berulang dab terulang. Selama perubahan itu hanya pada aspek teknis yang tidak menyentuh aspek mendasar dari sestem kapitalis itu sendiri, yaitu bagaimana merubah dasar filosofis dari sistem ekonomi kapitalis dari sandaran materialisme semata.[7]

Dampak dari semua itu adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ilmu ekonomi dengan pilar penyangga teori yang rapuh. Seperti dinyatakan oleh Robert Heibronner ( 1976), bahwa para ekonom mulai menyadari bahwa mereka telah membangun sebuah bangunan yang canggih di atas landasan sempit yang rapuh.

Dengan kata lain, ilmu ekonomi, bekerja dengan asumsi-asumsi ceteris paribus. Dalam konteks ini, Keyneys pernah mengatakan, kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkap teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini. Karena itu tidak aneh jika kita secara kasat mata menyaksikan lingkaran-lingkaran kezaliman yang mengiringi hilang timbulnya siklus krisis dalam sejarah panjang kehidupan perekonomian bangsa-bangsa di muka bumi ini. Karenanya, keadilan ekonomi macam apakah yang hendak kita wujudkan bila tata ekonomi dunia baru saat ini ternyata malahirkan tragedi kemiskinan dan kelaparan; kesenjangan negara kaya dan negara miskin serta perangkap utang luar negeri ( debt trap ) dan hegemoni ekonomi global.[8]

Pada perkembangan terakhir dari kapitalisme modern saat ini dibangun dengan monetary based economy bukan real based economy. Artinya ia banyak ( dominan) bermain di level atas dari ekonomi riel. Retme ekonomi diperoleh bukan melakukan kegiatan investasi produktif tetapi dalam investasi spekulatif. Bahaya potensial berikutnya yang akan kita hadapi seandainya masih terus mengamalkan sistem kapitalisme ini adalah runtuhnya sistem keuangan. Tanda-tanda ini sudah mulai nyata sebagaimana diketahui dari angka-angka tentang efek negatif monetery based economy yang berkembang saat ini.

Dari berbagai analisa para ekonom dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi kapitalisme telah mati karena beberapa alasan. Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi (Islam). Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam agama (Islam) disebutkan “janganlah harta melingkar di tengah-tengah orang kaya saja”.. Ketiga, paradigma kapitalisme tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. Keempat, Teori ekonomi kapitalis tidak mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.[9]

Alasan-alasan inilah yang oleh Mahbub al-Haq (1970) dianggap sebagai dosa-dosa para perencana pembangunan kapitalis. Kesimpulan ini begitu jelas apabila pembahasan teori ekonomi dihubungkan dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Sementara itu perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan antara negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara berpendapatan rendah, tetap menjadi indikasi bahwa globalisasi belum menunjukkan kinerja yang menguntungkan bagi negara miskin.(The World Bank, 2002)[10]

Selain itu, dalam konteks krisis ekonomi Indonesia, dampak krisis yang terus mendera negara kita adalah masih berkutatnya sejumlah permasalahan mendasar dari perekonomian kita akibat akumulasi kezaliman ekonomi selama ini, yaitu berupa : kemiskinan struktural yang parah (yang terlalu berpihak kepada pemilik modal dan konglomerasi), angka pengangguran yang meledak, ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan pembangunan antar daerah, konsentrasi kepemilikikan aset produktif di tangan konglomerat, beban utang luar negeri dan penjajahan ekonomi nasional doleh kekuatan asing. Tidak mengherankan, karena sesungguhnya apa yang dibanggakan oleh tim arsitek ekonomi Orde Baru dengan konsep tricle down effect-nya dan mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi –tingginya tak lebih dari sekedar pencapaian bubble economy ( ekonomi gelembung sabun) yang semu. [11]

Menurut Susetiawan, dosen fisipol UGM, sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengelola segala sumber daya alam dalam wilayah negara tersebut, dan negara kemudian bertugas mendistribusikan secara merata ke segenap warganya. Setiap negara menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang secara normatif disesuaikan dengan budaya setiap bangsa yang tentu saja berbeda satu sama lain.[12]

Menurut Revrisond Baswir, sistem ekonomi mainstream atau disebut sebagai arus utama adalah sistem ekonomi yang dominan. Dalam lingkup internasional, sistem yang dominan tersebut adalah neoliberalisme yang merupakan perkembangan terbaru dari sistem kapitalis. Sistem ini mendominasi karena kemapanan teori yang menguatkan analisis ditambah dengan praktik di negara-negara barat, seperti AS yang menjadi maju dengan kapitalisme ekonomi yang diterapkan.

Indikasi dari dominasi sistem tersebut adalah ia membuat pemahaman akan sistem-sistem lain menjadi kabur sejak sistem komunis Uni Soviet dan Eropa Timur runtuh oleh kemenangan kapitalisme dalam Perang Dunia II.

Di tengah-tengah dominasi tersebut, ada yang disebut ekonomi alternatif baik yang sudah menjadi sistem atau masih berupa aliran pemikiran. Tidak pasti perkembangannya, tidak jelas terlihat dan terdengar, seolah-olah menjadi minoritas, dan itu sebabnya disebut alternatif. Alternatif yang oleh para perintisnya diharapkan menjadi “pilihan” di tengah-tengah kegagalan sistem arus utama.[13]

Edi Suandi Hamid, ekonom yang juga Rektor UII yogyakarta ini, mengatakan bahwa ekonomi alternatif bukanlah mengada-ada. “Itu muncul sudah lama sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi mainstream”, ungkapnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa munculnya sistem ekonomi Pancasila, ekonomi Kerakyatan, ekonomi Islam, ekonomi kelembagaan, dan sebagainya adalah karena sistem ekonomi mainstream tidak dapat menyelasaikan masalah-masalah ekonomi [14]

Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim dengan penduduk 200 juta lebih, harus mampu memberikan alternatif jawaban atas kegagalan ekonomi kapitalis. Bagaimanapun Indonesia mempunyai akar yang kuat untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagaimana perekonomian dunia ke depan. Posisi tersebut bisa dikuatkan dengan kemampuan Indonesia dari segala bidang (perkecualian financial). Posisi tawar bagi Indonesia sebenarnya cukup tinggi untuk memberikan tawaran-tawaran sistem ekonomi dunia ke depan, dengan syarat konsistensi Indonesia dalam membangun hubungan bilateral atau multirateral.

Oleh karena itu, perlu memulai adanya alternatif tawaran sistem perekonomian Indonesia yang memberikan jaminan keadilan dan berkesinambungan. Prinsip moral seperti kebenaran, kebaikan dan keadilan yang menjadi panutan individu sebagai anggota masyarakat, adalah sumber dari standar sikap tindak. Dari norma kepercayaan, nilai; individu menciptakan etika, sistim dari standar moral yang melahirkan persoalan dasar dari tingkah laku sosial, seperti kehormatan, loyalitas, perlakuan yang adil terhadap pihak lain, menghormati kehidupan dan martabat manusia. Seperti hukum, etika menjadi sumber standar tingkah laku individu. Namun, tidak seperti hukum, etika tidak ditegakkan atau dipaksakan oleh kekuasaan dari luar seperti pemerintah atau negara. Standar etika berasal dari standar moral dari dalam individu dan ditegakkan oleh individu yang bersangkutan. Melalui hukum masyarakat menegakkan aturan hukum untuk semua anggota masyarakat, sementara melalui etika individu mengembangkan dan menegakkan standar moral bagi diri mereka sendiri.[15]

Dengan kepribadian yang dimiliki oleh masyarakat maka akan mudah merealisasikan dalah kaidah/ sistem khususnya dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia.

b. Sistem Sosial-Politik

Dari sudut sejarah ekonomi, suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya ekonomi yang melindungi pihak yang lemah. Pada periode ini negara mulai memperhatikan antara lain perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen. Undang-undang yang berkenaan untuk perlindungan berbagai pihak tersebut untuk mengoreksi industrialisasi yang tidak selalu memberikan kebaikan kepada semua golongan masyarakat.

Indonesia sebagai Negara yang mengambil kebijakan yang akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi Negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional, maka harus diperhatikan aspek-aspek sosial yang akan menjadi dampaknya. Pertemuan-pertemuan beragam budaya pada titik akhirnya akan mengakibatkan gesekan-gesekan bahkan pergeseran yang akan menghilangkan budaya bahkan identitas bangsa. Suatu hal yang mesti dilakukan adalah pembatasan-pembatasan yang rasional dan tidak menghalangi perjalanan investasi.

Pencemaran lingkungan akibat industrialisasi perlu pula mendapat perhatian yang terus menerus dan khusus. Kecenderungan untuk mengutamakan pertumbuhan industrialisasi adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari bagi Negara berkembang tetapi juga bisa mengakibatkan perusahaan-perusahaan menolak tanggung jawab atas pencemaran lingkungan. Pengalaman dari negara-negara maju menjadi bahan pelajaran bagi kita dalam usaha menuju suatu negara industri. Karena memang ada kekhawatiran, bahwa relokasi industri dari negara-negara maju ke negara berkembang karena alasan antara lain tambah ketatnya pengawasan lingkungan di sana, sementara di Negara-negara berkembang pengawasan-pengawasan pencemaran lingkungan sangat minim bahkan bisa dibilang tidak punya posisi tawar. Akibatnya, kearifan local yang ada makin terkikis dan menimbulkan keresahan-keresahan yang akan berdampak buruk terhadap perkembangan-perkembangan perekonomian terutama investasi ke depan. Hal ini akibat dari gesekan-gesekan yang semestinta tidak terjadi apabila mampu diidentifikasi dari sejak awal dampak-dampak lingkungan akibat iinvestasi dengan proses industrialisasi. kota-kota, Jawa dan luar Jawa. Masalah pertanahan semakin hari akan semakin banyak, apabila perencanaan pertanahan kita tidak mampu memainkan peranannya. Pihak yang lemah yang sebagian besar adalah rakyat kecil akan memikul beban pembangunan tersebut.

Dalam hal itu perlu diperjelas penyelesaian masalah-masalah yang bersangkutan dengan umpamanya, tanah adat, tanah negara, besarnya ganti rugi. Begitu juga perencanaan wilayah yang bersangkutan dengan tanah pertanian yang subur, daerah pemukiman, perdagangan dan industri. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian memerlukan kepastian akan tersedianya atau tetap dipertahankannya lahan-lahan pertanian yang subur dari meluasnya keperluan tanah untuk industrialisasi, pemukiman, dan kebutuhan-kebutuhan lain sudah waktunya melaksanakan pembaruan. Apabila hal ini tidak diantisipasi dari awal akan berdampak pada persoalan-persoalan fatal yang ujung-ujungnya akan berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor industri negara-negara maju melalui investasi.

Kalau kita mau belajar kepada negara-negara maju tentang bagaimana negara-negara maju dalam melakukan pembangunan. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunanannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integtarsi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.[16]

Belakangan ini bisnis telah berkembang, baik ukuran maupun pengaruhnya. Banyak orang mengakui bahwa bisnis adalah institusi ekonomi dan institusi sosial. Ini khususnya terbukti dalam kegiatan perusahaan besar, yang melibatkan tidak saja kepentingan pemegang saham, tetapi juga pemasok, konsumen, langganan, para pekerja dan kadang-kadang seluruh masyarakat. Orang kini beranggapan bahwa badan hukum (yang disamakan statusnya dengan orang) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia, yaitu menegakkan standar etika.

Kalangan bisnis harus tetap mempertimbangkan di samping aspek hukum, juga tanggung jawab moral dari kegiatan mereka. Walaupun dunia bisnis mengakui kewajiban untuk berperilaku etis, tetapi menemui kesulitan untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Salah satu kesulitannya adalah dari kenyataan yang semakin berkembang bahwa masalah moral muncul dari segala aspek kegiatan bisnis.[17]

Dewasa ini, masalah yang berkaitan dengan tanggung jawah moral dari bisnis berkembang dari keputusan pemasaran seperti melanggar etika menjual produk yang berbahaya, masalah pemberian upah yang adil, tempat kerja yang melindungi kesehatan dan keselamatan buruh, etika dalam merger dan akuisisi, sampai kepada kerusakan lingkungan. Pendeknya semua keputusan bisnis, khususnya yang menimbulkan ketidakpastian dan konsekuensi yang berkepanjangan, yang mempengaruhi banyak individu, organisasi lain dan bahkan kegiatan pemerintah, dapat menghadirkan masalah etika yang serius. Di dalam kenyataannya etika yang ditegakkan atas dasar kesadaran individu-individu tidak dapat berjalan karena tarikan berbagai kepentingan, terutama untuk mencari keuntungan, tujuan yang paling utama dalam menjalankan bisnis. Oleh karenanya, standar moral harus dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang diberikan sanksi. Disinilah letaknya campur tangan negara dalam persaingan bebas dan kebebasan berkontrak, untuk melindungi pihak yang lemah. Oleh karena itu hukum juga sepanjang sejarahnya bersumber pada dan mengandung nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini menjadi penting pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan.

Pada persoalan pertemuan pengembangan investasi yang bersinggungan dengan kepentingan sosial perlu adanya pendekatan sosial politik yang berlandaskan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini penting, agar kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwakili oleh negara tidak hilang dan terserabut dari akarnya.

Kearifan lokal yang didukung oleh kebijakan politik bersama akan menjadi sangat mendukung terhadap tumbuhnya investasi asing serta dalam perjalanannya akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul seiring dengan laju investasi serta dampaknya terhadap budaya dan lingkungan.

c. Sistem Hukum dan Penegakannya

Hukum dan investasi adalah ibarat sekeping mata uang yang tak terpisahkan, hukum adalah perangkat yang mengatur semua hal kehidupan masyarakat termasuk salah satunya investasi. Salah satu mazhab penting dalam “teori finansial” mencoba mengaitkan sistem hukum dengan perilaku investasi[18]

Sebuah artikel berjudul Law and Finance dalam The Journal of Political-Economy (Vol 106, No 6, Th 1998) menjadi salah satu karya klasik yang ditulis dari hasil penelitian Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer (dari Universitas Harvard) dan Robert W Vishny (dari Universitas Chicago).

Dalam hasil penelitian tersebut dikatakan, Negara dengan sistem Common-Law (Inggris dan Amerika) memiliki perlindungan hukum paling kuat terhadap para investor. Sementara negara dengan sistem Civil-Law (Perancis, Jerman, dan Skandinavia) yang bersumber pada sistem hukum Romawi (Roman-Law) ada perlindungan hukum yang bervariasi. Negara-negara yang berbasis French-civil-law memiliki perlindungan hukum paling buruk, sementara negara-negara dengan sistem Scandinavian-civil-law dan Germany-civil-law ada pada posisi moderat. Sementara itu konsentrasi kepemilikan di aneka perusahaan publik berhubungan secara negatif dengan perlindungan investor. Semakin terkonsentrasi sistem kepemilikan, kepentingan investor semakin berpotensi dimanipulasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil penelitian yang menjadi antitesis dari tesis klasik Adolf A Berle dan Gardiner C Means (1932) tentang pemisahan antara kepemilikan (ownership) dan kontrol terhadap modal dalam sistem korporasi modern. La Porta dan kawan-kawan menunjukkan kecenderungan sebaliknya, sistem kepemilikan kian terpusat pada para pemegang saham mayoritas, sekaligus menandai kaburnya pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan.[19]

Oleh Karena itu, Indonesia sebagai Negara hukum yang akhir-akhir ini tidak jelas menganut sistem hukum yang mana, semestinya menjadi moment yang baik untuk membuat kebijakan hukum yang sekiranya bisa memberikan warna hukum yang berbeda dan memberikan angin segar kepada dunia hukum internasional.

Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.[20]

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.

Faktor yang utama bagi hukum dalam pengaturan ekonomi untuk dapat berperan adalah apakah hukum mampu menciptakan “stability”, “predictability” dan “fairness”. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistim ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.[21]

Seperti yang dikatakan diatas, salah satu penyebab investasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah penegakan hukum yang tidak berjalan ditambah lagi adanya biaya siluman yang mengakibatkan cost yang tinggi bagi investor.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.[22]

Penantian panjang adanya payung hukum dalam berinvestasi sudah menjadi kenyataan. Urgensi investasi sebagai salah satu tiang penopang pertumbuhan ekonomi adalah penting. Negeri ini agaknya membutuhkan mengabaikan aspek keadilan, keadilan dalam arti lebih luas meliputi kepentingan bangsa dan negara.
Sebagai negara hukum, perangkat aturan yang tertuang dalam bentuk undang-undang menjadi prasyarat mutlak. Dalam dunia investasi, maka kepastian hukum yang tidak mudah ditafsirkan oleh pejabat secara sepihak harus menjadi acuan.

Dengan adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri. Sehingga laju investasi akan berjalan dengan pondasi kepastian hukum yang kuat, tanpa ada ketakutan-ketakutan yang selama ini oleh para investor. Apabila kita lihat dari UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 4 ayat 2 huruf (b) negara menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha bagi investasi di Indonesia.

Kepastian sistem hukum secara politik yang didukung oleh semua elemen pemerintah (birokrasi) dengan mempermudah proses investasi dan tidak mencari-cari penafsiran untuk memperoleh keuntungan pribadi serta didukung oleh masyarakat akan membuat investasi menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat indonesia.

Selain persoalan kepastian hukum diatas, berdasarkan pengalaman sejarah hukum umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya timbul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaiamana hukum itu harusnya berperanan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri kehidupan ekonomi warganya. Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya.[23] Semisal keleluasaan pembuatan kebijakan fasilitas bagi investor. Dengan keleluasaan yang tidak menyimpang terhadap etika bisnis nasional dan international.

Beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, yang gencar menarik calon investor dengan tegas memberi insentif pajak yang menjadi “nilai plus” yang menarik bagi para investor.[24] Pemberian fasilitas kepada investor adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga menarik investasi ke Indonesia. Apabila hal itu tidak dilakukan maka investor banyak akan lari ke Negara lain yang pandai membuat kreatifitas fasilitas dalam dunia investasi. Selagi itu tidak bertentangan dengan hukum nasional ataupun internasional pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan fasilitas bagi investasi.

Fasilitas yang dimaksud adalah paket kebijakan yang bersifat skala prioritas seperti misalnya pengurangan pajak, penghargaan terhadap investor yang mampu memberikan kontribusi besar untuk penghargaan terhadap peningkatan penghasilan terhadap tenaga kerjanya, dll.

Secara umum, apabila kita lihat dari peraturan perundang-undangan, peluang investasi untuk investor asing di Indonesia sangat banyak dan Negara memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing ataupun local ( Pasal 4 ayat 2). Dalam penjelasannya pasal 4 ayat ayat 2 huruf (a) ini bagi investor asing kecuali apabila dikemudian hari ditemukan lain oleh peraturan perundang-undangan.[25] Namun, tidak berarti semua bidang bisa dimasuki investor asing. Ada beberapa bidang usaha yang masih tertutup bagi mereka. Pertimbangannya, pemerintah bermaksud melindungi pelaku lokal untuk bidang-bidang tertentu. Tapi hal ini harus disosialisasikan kepada semua investor, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang negatif kepada investor khususnya asing. Karena dalam pasal 12 ayat 1 UU. No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pembatasan bidang usaha ditentukan oleh Peraturan Presiden yang tentu banyak kepentingan bermain disana. Sedang untuk pasal 12 ayat 2 sudah jelas oleh undang-undang tersebut.

Penutup

a. Kesimpulan

Berangkat dari beberapa alasan peran penting investasi salah satunya terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta alternatif solusi untuk membangun investasi di Indonesia, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berbagai persoalan akibat sistem ekonomi mainstream (kapitalis) laju investasi di berbagai Negara (Indonesia) terganggu, sehingga perlu ada tawaran/ pencarian sistem ekonomi alternatif oleh bangsa Indonesia untuk membangun investasi di Indonesia.

2. Investasi hanya bisa berkesinambungan apabila didukung oleh sistem sosial (dengan kearifan lokal) dan politik semua elemen masyarakat yang ada.

3. Investasi akan dapat dan mudah masuk apabila sistem hukum yang ada memberikan jaminan kepastian keamanan dan menguntungkan serta paket kebijakan kemudahan berinvestasi.

b. Saran

Dari paparan dan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar laju investasi bisa berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian kita, sbb :

1. Penerintah dan legislatif hendaknya membuat konsep perundang-undangan ekonomi yang berlandaskan kepada akar budaya dan kearifan local masyarakat Indonesia.

2. Hendaknya semua elemen bangsa untuk selalu mendukung investasi baik dari dalam negeri atau asing.

3. Pemerintah dan legislatif hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum sehingga memberikan balances keuntungan kedua nelah pihak.

Daftar Pustaka

- Christianto Wibisono, “Menelusuri Akar Krisis Indonesia.” 1998. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Lubis, T. Mulya, ed. 1986, Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

- Taqyuddin An-Nabhani, 2000. Membangun sistem ekonomi alternative Perspektif Islam. Risalah Gusti.. Surabaya.

- Hikmahanto Juwana. 2002. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional.. Lentera Hati, Jakarta

- Charmeida Tjokrosuwarno, “Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 1999” April 1999. Bisnis & Ekonomi Politik: vol. 3/2

- Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. 2002. Universitas Atmajaya, Yogyakarta

- Erman Rajagukguk. Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar di ucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997.

- Erman Rajagukguk www.lfip.org/english/pdf/bali- seminar/ Hukum%20ekonomi% 20indonesia%20-%20erman%20rajagukguk.“Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Meedorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”

- www.equilibrium.fe.ugm.ac.id/?p=6. Masa Depan Ekonomi Alternatif di Indonesia

- Kompas.com, 14 Januari 2007

- Koran Tempo, 22 Desember 2006.Investasi Tahun Ini Turun Drastis

- www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1108&Itemid=5 (Agustianto. Kerapuhan Kapitalisme, Perspektif Ekonomi Islam.

- Sri Mulyani Indrawati. “Krisis Ekonomi Indonesia dan Langkah Reformasi”, pidato ilmiah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Indonesia ke-487 Februari 1998, h. 6- 7.

- Agustianto,www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1107&Itemid=5 .The Death Of Economics Dan Chance Ekonomi Syariah.

- Prasetyantoko kompas.com/kompas-cetak/0412/10/opini/1429157.htm Hukum dan Perilaku Investasi

- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Tahun 1930 terjadi keributan atau gonjang ganjing ekonomi, dimana sistem ekonomi mainstream yang disebut juga sistem ekonomi dominan di dunia pada saat itu sebagai arus utama di Negara-negara maju khususnya USA menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga pada saat itu, great depresion awal tahun 1930 terjadi, presiden AS, Franklin D. Roosevelt mempertanyakan keberadaan ekonomi alternatif untuk menjawab depresi besar yang terjadi ketika itu. Depresi ini menyadarkan dunia, ternyata sistem ekonomi mainstream yang telah diterima saat itu membawa malapetaka bagi kehidupan umat manusia.[1]

Melihat fenomena faktual sistem ekonomi dunia maka muncul tuntutan mencari sistem ekonomi alternatif tersebut, secara nyata kita dapat memotret wajah buram ilmu ekonomi kapitalis dalam mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu topik paling penting menjadi diskursus pada saat itu adalah topik “ekonomi alternatif.” Karena, masalah ekonomi yang sebenarnya adalah terletak kepada bagaimana kekayaan diperoleh, dan tidak terletak kekayaan itu ada atau tidak. Karena akar permasalahannya adalah terletak kepada konsep bagaimana perolehan atau kepemilikan (property), termasuk tentang absurditas transaksi dalam masalah kepemilikan (property), dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar inilah sistem ekonomi Islam merupakan hukum-hukum yang mengatur tiga hal pokok yaitu kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan. Tiga hal ini adalah yang nantinya menjadi asas dari sistem ekonomi Islam itu sendiri.[2] Tiga hal inilah yang dilupakan dalam sistem ekonomi mainstream yang dominan, sehingga kegagalan-kegagalan akan terus datang silih berganti.

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem ekonomi barat atau kapitalis, maka juga ikut tersangkut dan terkena imbas dari carut marutnya persoalan ekonomi dunia. Maka krisis demi krisis ekonomi yang terus berulang, seperti di tahun 1930, 1970, 1980, 1999 sampai 2007 ini – telah secara nyata membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang mendasarkan diri pada filsafat materialisme – sekularisme telah gagal menjawab dan menyajikan solusi atas persoalan ekonomi dan kemanusiaan.[3]

Setelah melalui perjalan panjang, akhirnya Indonesia mengakui adanya tuntutan adanya ekonomi alternatif yaitu Sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan Islam yang sebenarnya sudah lebih dulu eksis dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, itu tidak cukup memberikan legitimasi eksistensi dari sistem perbankan Islam di Indonesia Karena legitimasi tersebut tidak memberikan ruang gerak yang memadai dalam operasionalnya.

Untuk membandingkan perkembangan perbankan syariah, kita bisa lihat perkembangan sistem hukum perbankan Islam di Negara-negara tetangga kita semisal Malaysia, Sehingga, gerak dari sistem perbankan Islam di Malaysia sungguh luar biasa dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam sistem perekenomian nasional Malaysia.[4] Pertanyaan yang muncul, kenapa di Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia hal itu tidak bisa berjalan sesuai keinginan kita, adakah yang salah dari kita ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita lakukan pembahasan dan analisa beberapa aspek dan persoalan yang dihadapi perbankan Islam di Indonesia sebagai berikut : 1. Sejarah perkembangan Sistem perbankan Islam di dunia dan Indonesia, 2. Prospek perbankan syariah di Indonesia, dan 3. Aspek hukum dan peraturan pendukung Perbankan Syariah di Indonesia dengan mencoba membandingkan aspek hukum perbankan Islam di Malaysia.

Pembahasan

I. Sejarah Perbankan Islam

a. Sejarah perbankan Islam di Dunia

Istilah Perbankan Islam atau Perbankan Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah sistem Perbankan Syari’ah menerapkan sistem bebas bunga (interest free) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Perbankan Syari’ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam, dengan mengacu kepada Al Quran dan As Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasional.[5]

Konsep teoritis mengenai Perbankan Islam muncul pertama kali, menurut dalam bukunya Sultan Remy Sjahadeini bahwa pemikiran dari para penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan Syari’ah adalah Anwar Iqbal Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmmud Ahmad. Kemudian uraian yang lebih rinci tentang gagasan ini ditulis oleh Al Maududi (1950). Maududi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul A Groundwork for Interest Free Bank.[6]

Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 50-an tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank Syari’ah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah konkrit yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank Syari’ah merupakan solusi masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.[7]

Hingga pada tahun 1963 dari sudut kelembagaan yang merupakan Bank Islam pertama adalah Myt-Ghamr Bank. Didirikan di Mesir, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian . Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup . Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil. Sedang Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House .

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Karena mesir telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian, lahirlah Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI, seperti Philipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat dan Rusia.[8]

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (Islamic Commercial Bank), seperti Faysal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development; atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).[9]

Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis Syariah, semakin hari semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tetapi juga negara-negara barat, yang ditandai dengan makin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah.[10] Perkembangan perbankan syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil menandakan konsep syariah dalam pengelolaan kekayaan/ uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal, karena jelas-jelas konsep riba atau bunga dalam Islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan.[11]

b. Sejarah Perbankan Islam di Indonesia

Sebagaimana perkembangan pemikiran perbankan syariah di dunia khususnya –Negara-negara Islam, Indonesia ikut kena imbas dari tuntutan pemikiran cendikia-cendikia muslim Indonesia.

Indonesia sebagai Negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar didunia muncul pemikiran tentang perlunya menerapkan perbankan berbasis syariah yang muncul pada 1974. munculnya gagasan pemikiran perbankan berbasis syari’ah dalam sebuah seminar Hubungan Indonesia-Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak itu, seiring munculnya kesadaran baru kaum intelektual dan cendekiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada awalnya memang sempat terjadi perdebatan yang melelahkan mengenai hukum bunga Bank dan hukum zakat vs pajak di kalangan para ulama, cendekiawan dan intelektual muslim.[12]

Perbedaan dan perdebatan dikalangan para cendikiawan atau ulama’ sangat luar biasa, perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga kelompok yaitu; kelompok yang menghalalkan, kelompok yang mengatakan syubhat dan kelompok yang mengharamkan. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank Syariah. Umar Syihab, salah seorang ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai representasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah halal, didasarkan pendapatnya pada beberapa alasan. Pertama, jumlah bunga uang yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan di jaman jahiliyah. Kedua, pemungut bunga bank tidak membuat bank itu sendiri dan nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga. Ketiga, tujuan pengambilan kredit dari debitor pada jaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif. Keempat, adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dalam jual-beli dengan asas kerelaan.[13]

Adapun pendapat Majelas Tarjih Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar kedua di Indonesia memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya selama berlaku termasuk ke dalam perkara syubhat. Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara diperbolehkan, karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta.[14]

Organisasi Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu, haram, halal, dan Syubhat. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, Lajnah Bahsul Masa’il memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank haram.[15]

Adanya perbedaan dikalangan umat Islam tidak menyurutkan munculnya perbankan syariah di Indonesia, rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah. Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.[16]

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti oleh berdirinya BPRS-BPRS lainnya dan terbuktinya perbankan syariah tidak terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 maka akhirnya diikuti oleh berdirinya perbankan-perbankan umum membangun perbankan berbasis syariah.[17]

II. Prospek Perbankan Islam di Indonesia

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Dalam Islam tidak diperbolehkan adanya dana yang mengendap atau tidak produktif.[18] Sehingga konsep perbankan syariah, yaitu bagaimana dana semua bisa produktif membangun ekonomi masyarakat.

Sementara itu, LPPS terakhir perbankan Syariah tahun 2006 Bank Indonesia Selama tahun 2006 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebanyak 1 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 13 BPRS. Secara industri pada akhir 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 20 UUS dan 105 BPRS. Sejalan peningkatan tersebut, jaringan kantor bank syariah (termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan Unit Pelayanan Syariah) juga mengalami peningkatan sebanyak 40 kantor sehingga menjadi 636 kantor pada akhir tahun 2006. Kinerja Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Selama tahun 2006 industri perbankan syariah mengalami peningkatan volume usaha sebesar Rp5,8 triliun sehingga pada akhir periode laporan mencapai Rp26,7 triliun. Peningkatan tersebut memperbesar pangsa aset perbankan syariah terhadap total asset perbankan nasional dari 1,4% pada akhir tahun 2005 menjadi 1,6% pada akhir 2006.(Bank Indonesia.2006.LPPS Perbankan Syariah)

Sementara dari sisi aset, menurut Deputi Bank Indonesia Siti Fadjrijah, perbankan syariah mengalami kenaikan menjadi Rp 29,2 triliun (1,69 persen dari total aset industri perbankan) jika dibandingkan akhir 2006 yang berjumlah Rp 26,7 triliun (1,55 persen dari total aset industri perbankan). Untuk dana pihak ketiga (DPK), posisi Juni 2007 adalah sebesar Rp 22,71 triliun, meningkat dibandingkan akhir 2006 yang sebesar Rp 20,67 triliun. Pembiayaan atau kredit per Juni 2006 adalah sebesar Rp 22,97 triliun, naik dibandingkan akhir 2006 yang sebesar Rp 20,44 triliun. Sedangkan untuk FDR (Financing to Deposit Ratio/LDR) per Juni 2007 adalah 101,1 persen, naik dari posisi akhir 2006 yang sebesar 98,9 persen. BI menargetkan pada 2007 ini total aset perbankan syariah tumbuh menjadi 2,8 persen dari total aset industri perbankan. Serta pada tahun 2008 mencapai 5 persen dan akan tumbuh pada 2015 menjadi 15 persen.[19]

Ini menandakan perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu adanya perhatian dari semua pihak, bahwa prospek perbankan syariah akan mampu memberikan nilai (value) yang besar kepada perekonomian nasional.

III. Aspek Hukum dam Peraturan Pendukung Perbankan Syariah

a. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagaimana disampaikan diatas, perbankan syariah di Indonesia berjalan cukup menjanjikan walau geraknya tidak secepat perbankan konvensional, hal ini akibat dari sistem dan perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Kita bisa melihat sebelum adanya revisi terhadap undang-undanga perbankan atau munculnya UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistim operasional bank syariah, kecuali UU No 7 Tahun 1992 dan PP No 72 Tahun 1992. Dalam UU No 7 Tahun 1992 itu keberadaan perbankan syariah dipahami sebagai bank bagi hasil serta perbankan syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang biasa kita sebut bank konvensional.

Setelah adanya revisi terhadap paraturan perundang-undangan perbankan yaitu munculnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank.

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas lah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. [20]

Bank Syari’ah / Islam dalam sistem perbankan Indonesia secara formal telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian, UU tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank Syari’ah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip Syari’ah melainkan Bank Bagi Hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum mencakup secara tetap pengertian Bank Syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bagi hasil. Demikian pula dengan ketentuan operasional, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha Bank Syariah. Pada pasal 6 huruf (m) dan pasal (e) tidak disebutkan Bank Syari’ah (Syariah), akan tetapi hanya Bank Bagi Hasil. Kemudian peraturan ini ditindaklanjuti dengan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pemberlakuan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 tahun 1992 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan Syari’ah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan Syari’ah antara lain melalui ijin pembukaan Kantor Cabang Syari’ah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, Bank Umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukannya berdasarkan prinsip syariah.[21]

UU No.10 tahun 1998 di atas menjadi dasar hukum penerapan Dual Banking System di Indonesia, efek dari hal tersebut adalah perbankan syariah tidak berdiri sendiri(mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional.[22] Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah maka dibutuhkan kemandirian perbankan syariah dengan pengaturan secara sendiri perbankan syariah.

Dalam UU No 10/1998 ini juga belum bisa maksimal karena dalam UU ini aspek perbankan syariah dan pendukungnya belum banyak yang dianut secara konsisten. Karena kalau dilihat dari potensi yang dimiliki perbankan syariah yang sungguh luar biasa, tidak mungkin perbankan syariah hanya mendapat porsi dibawah 5 % dari perbankan konvensional nasional, semestinta perbankan syariah bisa mendapatkan porsi 50 % bahkan bisa lebih dari itu, apabila legitisamsi hukum yang diberikan sesuai dengan konsep syariah yang sebenarnya secara kaffah dan konsisten.

Hal ini juga disampaikan Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN), KH Ma’ruf Amin. Menurut KH. Ma’ruf Amin, UU nomor 10/1998 belum terlaksana secara maksimal. Masih banyak yang harus diperbaiki dari UU tersebut, perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, perlu ada peraturan atau UU tersendiri dari perbankan syariah untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Karena Idealnya market share (pangsa pasar) bank syariah dan bank konvensional itu fifty-fifty.[23]

Ada revisi terhadap UU Bank Indonesia yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) memberikan support terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimana dalam UU No. 23/1999 menugaskan BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syari’ah. Kedua UU tersebut di atas menjadi dasar hukum penerapan Dual Banking System di Indonesia. Dual Banking System yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam melayani perekonomian nasional yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku (Bank Indonesia, Oktober 2001).[24]

Peran Bank Indonesia sebagai Bank Central Indonesia yang memegang otoritas moneter adalah membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Menurut pasal. 11 ayat 1 UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia adalah dapat memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama sembilan puluh (90) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank tersebut. Hanya saja kesulitan terjadi ketika UU tersebut juga menentukan bahwa bank konvensional maupun bank syariah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan serta nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan maksud agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai otoritas untuk itu. Sedang bagi perbankan syariah untuk dapat menyediakan agunan berupa surat-surat berharga dan/atau tagihan yang tidak berbunga, belum mungkin karena pasar uang (financial market) yang berdasarkan prinsip syariah belum berkembang di Indonesia.[25]

b. Peraturan Pendukung Perbankan Syariah di Indonesia

Keberadaan UU nomor 10/1998 tentang perbankan dan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia menjadi landasan utama penunjang perbankan syariah di Indonesia saat ini, dengan berbagai kelemahan dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut, ditambah lagi yang menjadi persoalan sekarang adalah peraturan pendukung terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Tanpa adanya peraturan pendukung terhadap alat-alat dari transaksi perbankan syariah akan memenuhi kesulitan bahkan bisa fatal. Peraturan pendukung perbankan syariah dimaksud adalah tentang peraturan BI tentang operasional perbankan syariah, Obligasi, Pasar Modal, Hukum Perdata dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah

Pertama, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) mengamanatkan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syari’ah. Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian oleh BI antara lain: Kerangka dan perangkat pengaturan Operasional perbankan syariah belum lengkap; Pengaturan Cakupan pasar masih terbatas; Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif; Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal; perlu adanya aturan sistem bagi hasil dan transaksi dalam perbankan syariah serta aturan investasi asing di perbankan syariah (sebelum adanya UU atau PP Investasi di bidang perbankan syariah.[26] Peran ini dirasa kurang dari Bank Indonesia, masih banyak yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia terkait pembuatan peraturan atau aturan main perbankan di Indonesia, sehingga posisi perbankan syariah dan konvensional berada dalam satu tingkatan yang sama.

Bank Indonesia sebagai Bank central Indonesia dengan hak dan otoritas yang dimiliki mestinya lebih leluasa membuat suatu kebijakan yang lebih komprehensif terkait dengan kebijakan perkembangan perbankan syariah. Peran bank Indonesia sungguh luar biasa kalau melihat amanah yang diberikan oleh UU. 23 Tahun 1999, sekarang tinggal bagaimana BI mamainkan perannya ke depan terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kedua, Terkait dengan surat-surat berharga atau surat utang negara (SUN) di Indonesia yang berdasar syariah belum diatur sehingga dalam pelaksanaannya akan memenuhi banyak rintangan dan berdampak kepada pemahaman investasi dari aspek syariah pada sisi yang berbeda.

Pada tahun 2006 saja negara-negara Timur Tengah (Timteng) menawarkan dana hingga 8 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp 71 triliun, untuk membeli obligasi syariah atau Sukuk Indonesia. Dana dari hasil penerbitan Sukuk itu nantinya digunakan membiayai proyek- proyek kelistrikan. Negara kaya raya dari Timur tengah kini memiliki dana yang melimpah ruah akibat tingginya harga minyak dunia. Di tengah limpahan duit, negara-negara Timteng itu kelimpungan mencari tempat investasi. Sebab sampai sekarang beberapa negara di Eropa dan Amerika menutup diri akibat peristiwa pengeboman menara kembar WTC, atau peristiwa yang dikenal dengan sebutan 9/11. Sebagai pengganti, negara-negara Timteng membidik Asia, termasuk Indonesia untuk menempatkan dana-dananya tersebut. [27]

Kalau kita lihat UU No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara/ obligasi kalau dipakai landasan obligasi syariah maka akan rancu, karena dalam UU tersebut masih banyak kata-kata secara tidak langsung berkaitan dengan bunga yang sangat bertentangan dengan konsep syariah atau riba. Sehingga dalam kenyataannya obligasi korporasi dengan prinsip syariah telah mencapai belasan (14 sampai saat ini, 6 mudharabah dan 8 ijarah). Contoh kasus, Obligasi Syariah Indosat tidak mempunyai acuan hukum positif seperti UU atau peraturan Bapepam yang menjadi naungannya. Sebagai gantinya Obligasi Syariah Indosat bernaung di bawah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 32 tentang Obligasi Syariah dan No 33 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Kasus lainnya, Obligasi korporasi dengan prinsip syariah yang sesudahnya juga dapat bernaung di bawah Fatwa DSN MUI No 41 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Obligasi Syariah dalam fatwa-fatwa yang telah disebutkan mengalami redefinisi sebagai Surat Berharga Jangka Panjang berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat diperjual belikan.

Berangkat dari kasus-kasus ini, kalau dilihat dari kaca mata hukum dan peradilan, maka hal ini cukup meragukan, sehingga untuk memberikan kekuatan hukum sesuai dengan sistem hukum di Indonesia maka perlu adanya UU tersendiri mengenai obligasi syariah, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor dan lainnya.

Ketiga, mengenai perangkat pendukung perbankan syariah sebagaimana perbankan konvensional, maka perlu diatur perdagangan saham perbankan syariah yaitu pasar modal berprinsip syariah.

Kegiatan Pasar Modal di Indonesia diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1995 (“UUPM”). Pasal 1 butir 13 UU 8/95 menyatakan bahwa “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Sedangkan Efek, dalam UUPM Pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai: “surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek”.

UU No. 8 Tahun 1995 ini tidak membedakan apakah kegiatan Pasar Modal tersebut dilakukan berdasarkan prisnip-prisnip syariah atau tidak. Dengan demikian, berdasarkan UUPM kegiatan Pasar Modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah.( KarimSyah Law Firm, 2005. Perlunya Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pasar Modal Berdasarkan Syariah. Jakarta) Sehingga dalam pelaksanaannya bagi perbankan syariah akan memberikan ketidak pastian apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Maka dari itu, perlu sekiranya pembuatan perangkat hukum terkait dengan keberadaan pasar modal syariah untuk mendukung perjalanan perbankan syariah.

Keempat, Sebelum adanya amandemen terhadap UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama menjadi kendala hukum di Indonesia, kewenangan mengadili sengketa perbankan Islam ada ditangan Pengadilan Negeri, sedang pengadilan negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara. Dan kita tahu wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi UU No. 7 Tahun 1989. Institusi ini hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, waqaf, hibah, dan sedekah. Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, kepentingan untuk membentuk lembaga permanen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank Syariah dengan para nasabah sudah sangat mendesak, maka didirikan suatu lembaga yang mengatur hukum materi dan/atau berdasarkan prinsip syari’ah. Di Indonesia, badan ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI, yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.[28] Tapi saying sampai sebelum UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama diamandemen, badan tersebut belum bekerja dan sengketa perdata di antara bank-bank Syari’ah dengan para nasabah diselesaikan di Pengadilan Negeri.[29] Dengan keluarnya UU No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kelahiran Undang-Undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-indangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas.

Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : a. Bank syariah, 2.Lembaga keuangan mikro syari’ah, c. asuransi syari’ah, d. reasurasi syari’ah, e. reksadana syari’ah, f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g. sekuritas syariah, h. Pembiayaan syari’ah, i. Pegadaian syari’ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan k. bisnis syari’ah. Namun, wewenang yang dimiliki oleh pengadilan tersebut, tidak akan berjalan sesuai harapan konsep syariah tanpa didukung oleh perangkat peraturan yang komprehensif dari hukum perdata di Indonesia, karena perangkat hukum yang digunakan adalah kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer) yang notabene belum bersusuaian dengan hukum perdata Islam.

Untuk itu perlu adanya hukum perdata Islam (syariah) yang akan mengatur sengketa perdata dalam perbankan syariah. Hal ini dirasa sangat penting untuk menghindari adanya ambiguitas hukum, disatu sisi konsep syariah diterapkan dalam perbankan syariah, tapi disisi lain penyelesaian perkara terkait perbankan syariah dilakukan berdasar hukum yang notabene peninggalan belanda.

c. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Malaysia.

Dari beberapa uraian tentang aspek hukum perbankan syariah di Indonesia, alangkah akan lebih menambah wawasan hukum perbankan syariah di Indonesia apabila kita mencoba melihat aspek hukum perbankan syariah di Malaysia

Struktur regulasi yang mengatur perbankan syariah di Malaysia cukup menarik untuk dicermati, karena mengawinkan sistem hukum common law dengan sistem hukum Islam secara komperehensif. Malaysia telah menyiapkan berbagai legal frame work bagi perkembangan perbankan syariah secara komperehensif, selain diatur secara mandiri perbankan syariah telah didukung oleh instrumen pasar modal syariah, asuransi syariah serta berbagai infrastruktur hukum syariah yang lainnya. Malaysia melakukan pemisahan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah dari sistem perbankan konvensional secara bertahap dan dari satu sisi ke sisi yang lain. Pemisahan tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Islamic Bank Act (IBA) yang berlaku pada 7 April 1983, pada undang-undang tersebut Bank Negara Malaysia diberikan kekuasaan untuk melakukan supervisi kepada bank syariah. Sisi lain yang digarap adalah pengaturan mengenai investasi yang dilakukan dengan mengundangkan Government Investment Act 1983, pada saat tersebut pemerintah Malaysia mengeluarkan Government Investment Issue (GII), yaitu surat berharga pemerintah yang dikelola menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Dalam hal ini GII dianggap sama dengan aset lancar, Bank Islam dapat melakukan penanaman modal pada GII agar mendapatkan bantuan pinjaman likuiditas dari pemerintah.[30]

Perkembangan sistem perbankan ganda di Malaysia berlangsung dalam dua tahapan besar. Tahapan pertama berlangsung pada tahun 1990, pada tahapan ini perbankan konvensional dan perbankan syariah berjalan secara beriringaan dengan mekanisme pasar yang lebih terbuka. Tahap kedua berlangsung sejak tahun 2001, dimana perbankan syariah menjadi bahan utama dari bangunan keuangan nasional Malaysia. Perbankan syariah di Malaysia berkembang maju dan komperehensif sehingga dapat menyumbang pemasukan nasional secara kualitatif dan kuantitatif guna memenuhi kebutuhan ekonomi negara.[31]

Adanya peraturan yang terpisah di Malaysia baik mengenai perbankan syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah serta infrastruktur atau perangkat pendukung berupa peraturan yang terkait dengan operasional perbankan syariah oleh bank central Malaysia memberikan landasan yang kuat dalam perjalanan perbankan syariah di Malaysia.

Penutup

a. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas : mengenai Sejarah perbankan di dunia dan Indonesia, Prospek perbankan syariah di Indonesia, Aspek hukum dan peraturan pendukung perbankan syariah di Indonesia serta perbandingan hukum syariah di Malaysia, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prospek perbankan syariah sangat menjanjikan di Indonesia untuk ikut memberikan kontribusi kepada perekonomian bangsa dan negara.

2. Perlu adanya peraturan perbankan syariah yang mandiri yang akan lebih komprehensif dalam pengaturannya.

3. Perlu adanya keberanian BI Indonesia untuk membuat terobosan baru dan super visi mengenai perbankan syariah dengan pembuatan kebijakan-kebijakan terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

4. Perlu adanya peratuarn pendukung mandiri/ tersendiri terkait perkembangan perbankan syariah seperti : obligasi syariah, pasar modal syariah dan perdata syariah.

b. Saran

Berangkat dari kesimpulan diatas, maka penulis sekiranya perlu memberikan saran, sebagai berikut :

1. Karena prospek perbankan syariah sungguh luar biasa di Indonesia, maka perlu kiranya semua eleman masyarakat dan Negara untuk ikut memberikan support terkait perkembangan perbankan syariah ke depan.

2. Demi kemandirian dan secara kaffah pelaksanaan perbangkan syariah di Indonesia, maka perlu pemerintah dan Legislatif secara bersama-sama membuat peraturan perbankan syariah yang mandiri.

3. Peran BI dalam perjalanan perbankan syariah sangat besar, sehingga BI perlu membuat kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif dan maksimal untuk mendukung perbankan syariah. Hal ini mungkin bisa lakukan dengan menambah sumber daya manusia yang betul-betul memahami ekonomi syariah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang komprehensif dan maksimal dalam menggiring laju perbankan syariah.

4. Pemerintah dan Legislatif juga dituntut untuk membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan obligasi syariah, pasar modal syariah serta hukum perdata syariah sebagai instrument pendukung perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press

- Ahmed el Najar, 1977, Minhaj al Sahwa al Islamiah, Kairo: Dar Wihdan

- Bahtiar Effendy,1998, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit Paramadina

- Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

- Muhamad Syafi’i Antonio, 1999, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Tazkia Institut

- Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press

- Rifyal Ka’bah, 2001,Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU, Jakarta.Universitas Yaris

- Sultan Remy Sjahadeini, 1999, Perbankan Islam, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

- Taqyuddin An-Nabhani, 2000. Membangun sistem ekonomi alternative Perspektif Islam. Surabaya.Risalah Gusti.

- Umar Syihab, 1996, Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran, Semarang: Bina Utama,

- Syamsul Anwar, 2001, “al Massarif al Islamiah wa-al Qanon al Massrifi fi Indonesia , Al –Jami’ah, Vol. 39

- Endang Sih Prapti. Masa Depan Ekonomi Alternatif di Indonesia. Jurnal equilibrium FE UGM

-Agustianto.Kerapuhan Kapitalisme, Perspektif Ekonomi Islam www.pesantrenvirtual.com. Tanggal akses 1 Januari 2008

- Bank Indonesia, 2002, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. www.bi.go.id , tanggal akses 1 Januari 2008

- Bank Indonesia, Oktober 2001.“Perbankan Syari’ah Nasional: Kebijakan dan Perkembangan”, www.bi.co.id tanggal akses 1 Januari 2008

- Bank Indonesia, 2002 . Bagian II Manfaat danTantangan Pengembangan. www.bi.go.id, tanggal akses 1 Januari 2008

- Bank Indonesia.2006.LPPS Perbankan Syariah. www.bi.co.id tanggal akses 1 Januari 2009

- Bedjo Santoso. Bank Syariah dan Perkembanganny.www.suaramerdeka.com tanggal akses 1 Januari 2008

- Detikfinance. Rasio Kredit Macet Bank Syariah Semester I Naik. Senin, 30/07/2007 tanggal akses 15 Januari 2008

- Maman H. Somantri, 2002 “Indonesia Sharia Banking Development”, Seminar On Islamic Economi Studies, Sahid Hotel: Yogyakarta, 12-13 Oktober

- Rachmat Syafe’i, Tinjauan Yuridis terhadap Perbankan Syariah, www.pikiran-rakyat.com, tanggal akses 1 Januari 2008

- Rozaq Asyhari. Konfigurasi Sistem Perbankan Syariah Malaysia www.rozaqasyhari.multiply.com tanggal akses 1 Januari 2008

- Roza Asyhari. 2007.Sejarah Perkembangan Perbankan Malaysia www.rozaqasyhari.multiply.com tanggal akses 1 Januari 2008

- ——————-, Sejarah hukum perbankan syariah di Indonesia

www.omperi.wikidot.com/ tanggal akses 1 Januari 2008

- Zainul Arifin, Drs. MBA, Perkembangan bank Islam di Indonesia. www.shariahlife.wordpress.com tanggal akses 16 Januari 2007

- www.eramoslem.com, Ekonomi Syariah di Indonesia, Bukan Alternatif tapi Keharusan. tanggal akses 16 Januari 2008

- www.indomedia.com, Obligasi Syariah tanggal akses 1 Januari 2008

- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- UU No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 32 tentang Obligasi Syariah

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 33 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 41 tentang Obligasi Syariah Ijarah

- Q.S. al-Baqarah : 278-279

Beberapa kasus dibawah sudah didiskusikan dalam Perkuliahan MK HAKI Magister Hukum Bisnis UGM.walaupun masih banyak perdebatan panjang dan masih kontrofersial.

1. PT. A sebuah perusahaan yang bergerak dibidang rekayasa genetika, berlangganan jurnal-jurnal asing dengan tujuan menyediakan fasilitas referensi kepada para penelitinya. Kebijakan PT. A tersebut berkaitan dengan research and depelopment (R&D)yang dilakukan oleh PT. A untuk memperoleh produk-produk yang unggul.

Salah  satu jurnal asing tersebut adalah science and technology yang diterbitkan oleh PT.B. PT. B adalah penerbit asing yang ada di Indonesia diwakili oleh agen penjualan khusus. Untuk mempermudah penggunaan referensi tersebut, para peneliti memperbanyak/ menggandakan artikel-artikel dsalam science dan tecknology tersebut dan membuat dokumentasi berdasarkan topik-topik tertentu. PT. B mengetahui perbanyakan yang dilakukan oleh para peneliti PT. A, dan PT. B berpendapat bahwa perbanyakan yang dilakukan oleh para peneliti PT. A telah melanggar hak cipta.

Pertanyaan :

Lakukan identifikasi dan analisis terhadap kasus diatas, untuk menjelaskan isu manakah dalam hak cipta yang merupakan isu utamakasus diatas yang dapat menjawab ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta.

Jawaban :

Identifikasi dalam kasus di atas adalah,

a.       PT. A adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan referensi untuk para penelitinya untuk pengembangan pendidikan.

b.      PT. B adalah perusahaan yang memuat ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan referensi ilmu pengetahuan.

c.       PT. B adalah perusahaan asing yang di Indonesia hanya diwakili oleh agen penjualan khusus.

Isu utama dalam kasus di atas adalah,

Penggandaan/ perbanyakan artikel-artikel dalam science and technology dyang diterbitkan PT. B oleh para peneliti PT. A untuk menghasilkan produk-produk unggul yang dalam melakukan penggandaan/ perbanyakan tersebut dengan dokumentasi pada topic-topik tertentu.

Analisa terhadap kasus diatas yang hubungannya dengan ada tidaknya pelanggaran hak cipta adalah, dalam kasus diatas menurut saya ada kemungkinan kasus diatas terjadi pelanggaran hak cipta, tapi juga bisa dimungkinkan tidak ada pelanggaran hak cipta. Dalam kasus ini cukup rumit, dimana penggandaan atau memperbanyak hak cipta untuk kepentingan komersial yaitu menghasilkan produk-produk unggul oleh PT. A adalah pelanggaran hak cipta, tapi apabila penggandaan atau memperbanyak dilakukan untuk kepentingan penelitian demi berkembangnya keilmuan menurut peraturan perundang-undangan di benarkan dengan cara memberikan catatan/ dokumentasi dari mana sumbernya. Penggandaan atau memperbanyak artikel-artikel diatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberikan catatan sumbernya serta hal itu tidak merugikan pihak lain, maka tindakan dari para peneliti PT. A dapat dibenarkan oleh perundang-undangan. Hal ini bisa dilhat dalam pasal 15 huruf a UU. No 19 tahun 2002.

Tapi dari kedua pendapat tersebut menimbulkan celah hukum bagi pihak-pihak untuk melakukan interpretasi hukum demi kepentingannya sendiri. Pengacara dari Pihak PT A akan dengan mudah memberikan alasan hukum bahwa kliennya dalam posisi dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.Tapi pihak PT. B  akan merasa dirugikan  dengan apa yg dilakukan oleh PT. A, karena secara material sangat merugikan oleh apa yg dilakukan oleh PT. A. dan ini bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh PT. A untuk kepentingan produk-produk unggulan mereka yang ujung-ujungnya adalah kepentingan komersialisasi, kepentingan pendidikan yg berkedok kepentingan penelitian dan keilmuan. bisa dlihat dalam pasal 72 UU No.19 tahun 2002.

1. PT. Hikayat Indah (PT.HI) menerbitkan buku  kumpulan cerita rakyat untuk anak-anak dalam bahasa Indonesia. Buku itu dijual secara luas di masyarakat. Setahun kemudian, PT. Dongeng Abadi (PT.DA) juga menerbitkan buku kumpulan serupa. Judul buku dan perwajahan PT.DA mirip dengan buku PT.HI, susunan cerita keduanya tidak sama, dan dalam buku PT.DA terdapat ilustrasi gambar sementara di buku terbitan PT .HI tidak ada. PT. HI tidak mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat jenderal HKI. PT. HI berniat menggugat PT. DA dengan alasan PT. DA melanggar hak ciptanya.

Pertanyaan :

a.       Menurut Anda apakah terjadi pelanggaran hak cipta dalam kasus di atas dan apa yang harus Anda perhatikan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta dalam kasus di atas? Berikan analisis Anda.

b.      Jelaskan apakah fakta tidak didaftarkannya ciptaan PT. HI mempengaruhi posisi PT. HI tentang kepemilikan hak cipta dalam kasus di atas. Berikan analisis Anda.

Jawaban :

a.  Kasus diatas telah terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan adanya kemiripan hak cipta berupa judul buku dan perwajahan yang diterbitkan oleh PT. DA dengan yang diterbitkan oleh  PT. HI  dan sudah menimbulkan ketidak nyamanan oleh PT. HI sebagai penerbit buku lebih awal dengan judul dan perwajahan yg sama oleh oleh PT. DA.

Identifikasi adanya pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut,

1.  Menurut pasal 11 ayat 2 UU. No 19/ 2002, menyebutkan bahwa ciptaan yang telah diterbitkan hak ciptanya dipegang oleh penerbit. Artinya PT. HI memegang hak cipta atas buku  kumpulan cerita rakyat untuk anak-anak dalam bahasa Indonesia tersebut.

2.  Adanya   kesamaan  Judul buku  dan  perwajahan  buku  yang  diterbitkan oleh  PT.DA dengan yg diterbitkan oleh PT.HI.

3.   Pelanggaran hak cipta  tidak harus terjadi  secara  keseluruhan  tetapi juga terjadi apabila ada kesamaan sebagian.

4.   Pelanggaran hak cipta berupa  kesamaan Judul buku dan perwajahan buku yang diterbitkan oleh PT.DA dengan yg diterbitkan oleh PT.HI. adalah kesamaan inti dari sebuah hak cipta.

5.   Adanya kesamaan Judul buku dan perwajahan  buku yang diterbitkan oleh PT.DA dengan yg diterbitkan oleh PT.HI. tanpa adanya komunikasi dan kontrak oleh pihak PT. DA kepada pihak PT. HI sebagai pemegang hak cipta buku yang  Judul buku dan perwajahan buku yang sama tersebut.

b.  Fakta tidak didaftarkannya ciptaan  PT. HI secara hukum tidak mempengaruhi posisi PT. HI tentang kepemilikan hak cipta. Karena hak cipta :

      1.  Perlindungan  hukum  hak cipta  dengan  secara otomatis  saat  ekspresi  terwujud atau lahir tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan sesuai pasal 2 ayat 1 UU No.19 Tahun 2002.

      2. Tanpa pendaftaran, pendaftara hanya sebagai  sarana  pembuktian kepemilikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 12 ayat 2 & 3 pasal 35 ayat 4 UU No.19 Tahun 2002.

      3.  Pembuktian  oleh  pengadilan  bisa dilakukan  dengan  proses  cetak  dan penggunakan awal oleh publik/ masyarakat. Dimana masyarakat sudah menikmati hasil hak cipta terbitan buku oleh PT. HI. Walaupun ini akan membutuhkan ekstra perjuangan oleh pihak PT. HI untuk memberikan pembuktian akan kepemilikan hak cipta dari buku terbitannya.

1. X telah bekerja selama 10 tahun di PT. Y, pemilik MORITA Store, sebagai penanggung jawab departemen seni di MORITA. MORITA menjual benda-benda, furniture, kerajinan dengan 25 tahun pengalaman dalam bisnis ini, serta telah menembus pasar luar negeri. PT. Y menggunakan merek MORITA yang telah terdaftar di beberapa Negara.

Sejak 2 tahun yang lalu, X melakukan persiapan-persiapan untuk membuka show room-nya sendiri dan dalam mengiklankan usahanya tersebut, X menyebutkan bahwa dirinya telah berpengalaman.

Pertanyaan :

Lakukan identifikasi isu-isu/ permasalahan HAKI yang menurut analisis Anda berpotensi terjadi berdasarkan kasus di atas.

Jawaban :

Menurut saya, apabila melihat kasus di atas akan sangat berpotensi terjadi pelanggaran terhadap HAKI, dikarenakan :

a.       X telah melakukan persiapan-persiapan jauh sebelum X keluar dari PT. Y. (walau dalam kasus diatas tidak disebut bahwa X keluar dari PT. Y)

b.      X telah banyak tahu tentang produk yang dikeluarkan oleh PT. Y, MORITA Store sebagai pemiliknya.

c.       X tahu pasar dari produk yang dikeluarkan oleh PT. Y.

d.      X secara tidak langsung sebagai penanggung jawab departemen seni di MORITA akan banyak mempengaruhi hasil karyanya yang direncanakan ditampilkan di show room-nya sendiri. Dengan begitu, apabila dikemudian hari ada hal-hal yang ada kemiripan keseluruhan atau sebagian atau kontraproduct dari karya X dengan hak cipta MORITA, maka perlu diadakah penelitian/ audit menyeluruh terhadap karya X. contoh yg bisa dilakukan  adalah sebagaimana kasus (Stepneygate) pelanggaran HAKI oleh Team McLaren terhadap Team Ferrari di dunia Olahraga F1.

Lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang disahkan pada tanggal 23 September 1999, walau tidak ada kata terlambat, tidak begitu banyak memberikan angin segar kepada umat Islam dalam mewujudkan suatu tatanan perekonomian yang kuat. Tetapi kita masih bisa bersyukur, dengan lahirnya Undang-undang tersebut, walau terjadi tarik menarik kepentingan (penguasa dan rakyat) dalam lahirnya Undang-undang tersebut. Ditambah lagi dengan adanya perubahan atas Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000 yang disahkan tanggal 2 Agustus 2000 dimana zakat menjadi pengurang pembayaran pajak.penghasilan. Kedua undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada umat Islam bahwa zakat akan terkelola dengan baik, walau tidak sedikit kekhawatiran bahwa undang-undang itu hanya sebuah gerakan yang setengah hati yang hanya membesarkan hati umat Islam dan akan berhenti di tengah jalan.

Kekhawatiran itu tenyata terbukti dengan adanya stagnanisasi dalam usaha sosialisasi dan realisasi kedua undang-undang tersebut. Terjadinya banyak kendala dalam sosialisasi, realisasi dan tekhnis menjadi faktor yang sangat dominan dalam terjadinya stagnan undang-undang tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi ? kita mungkin melihat dengan kaca mata sinis terhadap pemerintah dalam menerapkan konsep zakat, dengan mengatakan, bahwa Undang-undang zakat yang ada hanya sebagai gerakan setengah hati. Atau kita bisa melihat dengan beragam kelemahan yang ada pada Undang-undang No. 38/99 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 7/83 Jo.UU No.10/94 Jo.UU No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan sebagai pengurang pembayaran pajak apabila sudah membayar zakat bagi umat Islam, seperti yang disampaikan Hadi Muhammad 7 dalam sebuah makalahnya atas kelemahan Undang-undang tersebut, mengatakan : “metode Prepaid Tax lebih baik ketimbang metode Deductible Expenses yang digunakan dalam UU No. 38/99, karena sebetulnya hanya merupakan usaha excuse dari aparat ditjen pajak untuk menunjukkan toleransi birokrasi terhadap ketentuan berzakat umat Islam.”
Not : a. Tulisa diatas hanya diambil sekilas dan singkat dari Tulisan lengkap penulis.

b. Bagi yang berminat karya lengkap dari tema diatas silahkan anda kirimkan email dan apabila memenuhi syarat akan kami kirim lewat email.

1 QS. At-Taubah: 103

2 Muhammad, M.Ag Makalah di sampaikan pada “Training Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh” di adakan oleh LPPAI UII : Tanggal 29 Oktober 2000

3 Maksun .Media Indonesia.1999.Loc.Cit.

4 Dr. Chairul Anwar, 2000. Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI.. Pustaka Pelajar :, Yogyakarta. Hal.155

5 http//www.imz.or.id . Prinsip-prinsip Manajemen &Orasional Organisasi Pengelola Zakat.

6 Di sampaikan pada Seminar Zakat( Pendekatan UU No.38/1999 Tentang Pengelolaan Zakatdan UU No. 17/2000 Tentang Amandemen UU PPh) di adakan oleh DSUQ Cabang Djogjakarta : Ahad Tanggal 29 April 2002 di Borobudur Room Hotel Natour Garuda Yogyakarta

7 www.akuntan -iai.or.id/media/ma09/pj0903.htm. Hal.3 “Penggunaan metode prepaid tax artinya wajib pajak tidak usah menambah setoran pajaknya lagi, Namun apabila lebih bayar. Pemisahan yang dianut oleh pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 38/1999 tentang zakat terhadap pajak adalah usaha kelompok sekuler tahun 1983 sewaktu dilakukannya reformasi system perpajakan yang memisahkan agama dengan negara. Pajak ya pajak, zakat ya zakat, tidak bolah dicampur adukkan. Apadahal apapun namanya, keduanya sama-sama dikeluarkan oleh kantong yang sama yaitu umat Islam. maka dengan logika seperti itu, seharusnya pasal tersebut yang menggunakan deductible expenses dirubah menjadi prepaid tax.”

Islam adalah Agama yang menekankan kepada dua pola hubungan. Hubungan yang bersifat Vertikal dan Horisontal, hal ini dapat kita buktikan dengan kembali membuka dan menelaah al-Qur’an dan al-Hadits. Pola hubungan yang bersifat vertikal, dimana seorang muslim harus melakukan ritual keagamaan (Sholat lima kali) dalam sehari semalan dan amalan (wajib) lainnya. Namun, pola pertama tersebut tidak akan ada hasilnya (manfaat) tanpa berimplikasi pada kesolehan sosial sebagai Pola bubungan Horisontal. Artinya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (tersimpul di dalamnya lantunan hubungan dengan alam).1 Hubungan manusia dengan Allah tergambar dari ketaatan manusia menjalankan perintah wajib (mahdhoh), sedang refleksi hubungan tersebut bagaimana manusia menjaga intraksi secara baik dengan sesama manusia dan makhluk lainnnya. Manusia yang tidak menjaga hubungan sesama manusia, maka Ia akan di hinakan oleh Allah.2 bagaimana hubungan yang kaya (Muzakki) dengan si Papa (yang lemah), dengan ikut merasakan kepedihannya. Tapi, hal itu tidaklah cukup, namun ada realisasi dengan memberikan bantuan seperti perintah dalam Islam Infaq, Shodaqoh dan Zakat. Infaq dan Shodaqoh adalah sesuatu yang tidak menjadi kewajiban yang di paksakan, tetapi berbeda dengan Zakat sebagai perintah yang sudah baku ukuran (nishob) dan kepada siapa di wajibkan dan di paksakan (muzakki) serta kepada siapa (Mustahiq) di bagikan (distribusinya). Adapun dari segi jumlah yang harus dibayarkan , berupa jumlah tertentu yang tidak boleh kurang ataupun lebih.3 Sedang kepada siapa dikumpulkan (baitul maal) dan pendistribusiannya telah jelas (8 mustahiq).

Zakat adalah pondasi ke-Empat dari bangunan Agama (Islam)4 dan menjadi zdikir (bacaan) bagi anak didik sejak pertama belajar tentang agama Islam. Kurang lebih delapan puluh dua ayat perintah Allah (al-Qur’an) tentang sholat sering di kaitkan dengan zakat. Kita tahu, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikan sholat maka Ia telah ikut andil dalam mendirikan Agama, tapi barang siapa meninggalkannya maka hakikatnya merobohkan agama.5 Seperti halnya dengan zakat bagi orang yang mampu, maka melaksanakannya menjadi tolok ukur dari ketaatannya terhadap agama, dikala Ia tidak melaksanakannya, maka hakikatnya, Ia telah menyia-nyiakan agama. Sholat sebagai refleksi dari kesolehan agama, sedang zakat adalah refleksi kesolehan sosial sebagaimana interpretasi refleksi akan substansi Agama di turunkan oleh Allah ke dunia. Masdar F Mas’udi mengatakan bahwa penggandengan kedua perintah itu mengandung makna yang sangat dalam. Perintah sholat, dimaksudkan untuk meneguhkan keislaman jati diri Manusia sebagai hamba Allah (Abdullah) pada dimensi Spiritualitasnya yang bersifat personal. Sedang perintah Zakat, dimaksudkan untuk mengaktualisasikan jati diri Manusia pada dimensi etis dan moralitasnya yang terkait pada realitas sosial sebagai khalifatullah.6 Keduanya tidak bisa terpisahkan. Yang pertama, merupakan sisi pencarian personal yang subyektif dan transenden terkait dengan Tuhan sebagai obyek pencarian. Sedang yang kedua, sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai obyek cita pencarian sosial yang obyektif dan Immanen.7 Zakat sebagai perintah yang selalu di gandengkan dan dikaitkan dengan sholat tidak meragukan lagi bagi kita untuk mengatakan bahwa zakat itu sesuatu yang penting (urgent) dalam kehidupan ini. Dimana (pelaksanaan) sholat tidak bisa di tinggalkan dalam keadaan apapun, maka zakat pun demikian bagi yang kena kewajiban (Muzakki). Penggandengan perintah tersebut menggambarkan bahwa hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, tidak boleh di abaikan, kedua ibadah shalat dan zakat adalah turut sebagai penentu arah kehidupan manusia, sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat.8 Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horisontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan keatas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan sesama dijaga sebagai setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat.9 Disamping karena zakat tersebut diwajibkan atas harta yang dimiliki seseorang, dimana zakat merupakan ibadah Maaliyah (harta), bukan ibadat Jasadiyah (tubuh).10 Yusuf Qordawi mengatakan dalam bukunya Al-Ibadah fi- Islam “zakat adalah ibadah Maaliyyah Ijtima’iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik di lihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.11

Karena, Perintah Zakat di latar belakangi dengan realitas pendapatan (rizki) masyarakat, adanya Kesenjangan rezeki dan mata pencaharian bisa jadi hal itu memang menjadi dasar akan Zakat. Realitas pendapatan yang sering terjadi perbedaan dan kesenjangan di antara Masyarakat itu bukan hanya tinjauan sosial tapi dalam segi tinjauan teologis normatif juga di tegaskan oleh Allah SWT bahwa memang rezeki yang di berikan terhadap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda, ada yang di lebihkan dan ada yang di kurangkan .12 Terlepas bahwa perintah zakat itu sebuah keharusan (perintah wajib) yang menyimpan daya paksa dan sanksi seperti yang pernah di terapkan oleh Khalifah Abu Bakar atas landasan interpretasi yuridis (fiqh) firman Allah (al-Qur’an). Namun, perlu kita lihat bahwa, Pendapatan yang berbeda, berimplikasi terhadap pranata sosial masyarakat yang berimbas terhadap nilai sosial yang tinggi atau rendah.

Kesenjangan sosial yang terbentuk akibat adanya perbedaan penghasilan baik karena faktor (nasib) untung atau karena kesempatan atau karena (punya) modal, menjadi faktor utama dalam membentuk paradigma tersebut. Perbedaan tingkat sosial sehingga menjadi pranata yang kian hari makin nampak dan menjadi doktrin yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Akhirnya ada lapisan Masyarakat bawah masyarakat menegah dan atas. Implikasi dari stratak sosial tersebut tidak hanya pada dataran moral tapi juga berimplikasi secara sosiologis-psikologis. Implikasi sosiologis, yang kaya merasa lebih dari yang miskin, sedang secara Psikologis hal itu menjadikan yang miskin merasa mender dari yang kaya. Bias dari realiatas seperti itu, pada dimensi sosiologis, apabila hal itu di biarkan akan berdampak pada persoalan yang lebih mendasar dan membahayakan. Karena, Secara tidak sadar Kesenjangan itu dianggap suatu ketidak adilan yang dibuat oleh Manusia (yang kaya), sehingga berpotensi terhadap konflik horisontal. Kita bisa melihat berbagai peristiwa kerusuhan walau obyektifitasnya perlu di pertanyakan, tetapi faktor ekonomi yang tidak merata dan penuh ketimpangan dan ketikadilan menjadi pemicu kesenjangan yang akhirnya berubah menjadi kecemburuan sosial yang kemudian tidak menutup kemungkinan terjadi anarkhisme. Kesenjangan itu akibat dari distribusi yang tidak merata dan kebijakan yang salah. Secara psikologis keadaan seperti itu, berimplikasi terhadap perkembangan prilaku masyarakat yang kaya dan yang miskin kian hari menjadi pembatas akan kehidupan dan kultur yang cendrung berbeda. Dengan persoalan itu menjadi suatu yang mesti, apabila zakat sebagai sistem Ekonomi yang dasar (Asasi) dalam Islam,13 menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaanya, dan menjadi alternatif sistem ekonomi dunia.

Persoalan zakat menjadi suatu yang sangat menarik tetapi juga memprihatinkan. Pertama, Menarik, karena zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi. Apabila zakat mempergunakan pendekatan ekonomi, maka zakat bisa berkembang menjadi konsep Mu’amalat atau kemasyarakatan, yaitu konsep tentang cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi. Apalagi kalau kita mau menulusuri riwayat turunnya kewajiban zakat, kita akan menjumpai alasan kuat untuk menghubungkan dengan konsep kemasyarakatan, bahkan juga kenegaraan.14 Di zaman Rasulullah zakat bahkan telah dilaksanakan sejak tahun ke-2 H, walau pendistribusiannya hanya pada dua kelompok orang saja (fakir-miskin), tetapi pelaksanaan secara rinci pada tahun ke-9 H.15 Berhubungan dengan soal kenegaraan, karena pada saat Rasulullah memerintahkan Mu’adz pada waktu menjadi kepala pengadilan dan wali di negeri Yaman untuk membayar dan memungut zakat, sehingga jelas zakat itu menjadi persoalan pemerintah. Kedua, Memprihatinkan, karena di masa sekarang substansi zakat terserabut dari akarnya sebagai tulang punggung perekonomian umat yang bersifat sosial dan dikembangkan menjadi sesuatu yang produktif dalam menggerakkan ekonomi serta dipisahkan dari persoalan pemerintah/ negara. Oleh karena itu dikatakan oleh Dr. Abdurrachman Qadir.MA, “Dalam sejarah, zakat difungsikan sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan sebagaimana telah terbukti pada masa-masa kejayaan Islam beberapa abad lalu. Tetapi dewasa ini zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah semata (Ibadah mahdhah), terlepas dari konteks dan tujuan berwawasan mu’amalah ijtima’iyah, yaitu mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Akibatnya ibadah zakat dirasakan kehilangan vitalitas dan aktualitasnya.”16

Di masa Rasulullah gerakan dalam lapangan ekonomi ada dua (2), yakni gerakan ke dalam dan ke luar.

Zakat sebagai gerakan Ke dalam, menyusun suatu masyarakat kekeluargaan yang berdasarkan Kolektif-Kooperatif . Sedang ke luar, adalah melakukan perlawanan yang semakin lama semakin hebat dan tajam terhadap paham egoistis Yahudi yang sedang berpengaruh di Madinah pada saat itu.17 Sekarang paham itu makin mengkristal dalam kehidupan orang barat dengan sistem kapitalisnya. Dengan alasan itulah di katakan di atas bahwa latar belakang keharusan zakat sebagai salah satu rukun Islam karena adanya realitas perbedaan penghasilan masyarakat.

Not : a. Tulisa diatas hanya diambil sekilas dan singkat dari Tulisan lengkap penulis.

b. Bagi yang berminat karya lengkap dari tema diatas silahkan anda kirimkan email dan apabila memenuhi syarat akan kami kirim lewat email.

1 Drs. Sidi Gazalba.1983.Islam dan Perubahan Sosiobudaya, Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat. Pustaka Al-Husna : Jakarta. Hal. 47

2 QS. 3:112

3 Taqyuddin An-Nabhani. 2000. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Risalah Gusti :. Surabaya. Hal. 256

4 H. Sulaiman Rasyid. 1996. Fiqh Islam. “Islam di bangun atas dasar lima Perkara: Pertama, Dua Syahadat. Kedua, Mendirikan Sholat. Ketiga, Melaksanakan Puasa. Keempat, Membayar zakat. Kelima, Menunaikan Ibadah Haji.” Hal. 192-193 (Hadits ini di riwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Abu Hurairah yang ketika itu di datangi oleh seorang laki-laki yang tak lain adalah malaikat Jibril a.s). Dalam kitab shahih Bukhori, Juz II, Hal. 120, dikatakan bahwa zakat merupakan pilar ketiga Islam.

5 “Sholat adalah Tiang Agama, Barang siapa mendirikannya maka sesungguhnya Ia telah mendirikan Agama (Islam). Namun, barang siapa meninggalkannya maka hakikatnya merobohkannya.” Al-hadits

6 Masdar F Mas’udi dalam sebuah bukunya “Agama dan Keadilan, Risalah Zakat(Pajak) Dalam Islam” dikutip dari makalah yang di tulis oleh Maksun (Peminat Masalah Sosial Keagamaan). Mencermati Makna Ekonomi Zakat. (koran) Media Indonesia : Tanggal 15 Januari 1999.

7 Artinya membayar zakat merupakan konsekwensi dari akidah, yaitu cara dimana Manusia berkepercayaan kepada Allah. Zakat bukanlah zakat yang sebenarnya tanpa dilandasi oleh keimanan/ kepercayaan kepada Allah. Jadi, zakat dilandasi kesadaran religius, yang hanya mengharap keridhaan Allah semata dan pengabdian kepadanya.

8 M. Ali Hasan. 2000, Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan,Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hal. 4

9 Ibid. Hal. 2

10 Taqyuddin An-Nabhani. Loc.Cit.

11 Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Moderen. Gema Insani Press : Jakarta. Hal. 1

12 QS.16:71

13 KH. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, 2002. Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Pustaka Setia: Bandung. Hal. 121

14 Maksun.Media Indonesia.1999. Loc.Cit.

15 lihat Azbab al-Nuzuul turunnya QS. At-Taubah : 60

16 Dr. Abdurrachman Qadir, MA,1998. Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial). RajaGrafindo Persada : Jakarta. Hal. Cover belakang.

17 KH. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, 2002. Op.Cit. Hal.122

Menurut catatan sekolah aku lahir tanggal 15 Juli 1977, karena dari data kependudukan saat itu kebanyakan masyarakat tidak punya surat keterangan lahir apalagi Akte Kelahiran. sehingga tanggal lahir saya juga menggunakan data yang digunakan oleh kepala sekolah yang juga dipertanyakan kebenarannya. tapi apa lacur itu sudah menjadi data kelengkapan yang harus aku pake selamanya, pikir saya apalah artinya sebuah tanggal lahir yang penting aku ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain. itu doaku tatkala ingat dengan tanggal lahirku.

Aku lahir sebagai anak ke 4 dari semua anak yg dilahirkan dari rahim Ibuku, tapi juga disebut anak ke dua dari anak yang dilahirkan hidup oleh Ibuku, karena anak pertama dan ke dua meninggal dan ke tiga saudara perempuan yang sekarang sudah menikah, dan adikku yang ragil berjenis kelamin laki-laki.

Berenang

walau tidak sering, tapi kalau sebulan tidak berenang,badan rasanya capek, pegel-pegel, dan agak lemes maka aku ingat pasti sdh lama ngak berenang, maka aku besoknya atau pada hari itu juga mesti ke kolam renang , biasanya ke UNY, atau ke tempat lainnya.