Peningkatan Investasi di Indonesia Melalui Perbaikan Sistem Ekonomi, Sosial-Politik dan Penegakan Hukum

19 02 2008

Pendahuluan

Investasi adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah negara, karena semua Negara mempunyai kekurangan dan kelebihan untuk saling mengisi antara satu negara dengan negara lainnya. Untuk menutupi kekurangan dan kelebihan dari kemampuan negara adalah melalui jalan investasi. Investasi adalah salah satu jalur hubungan negara baik secara bilateral ataupun multi lateral. Karena selain dengan investasi akan menambah income negara melalui pemasukan pajak, mengurangi pengangguran tapi yang terpenting dengan adanya hubungan bilateral atau multirateral dengan investasi itulah sebuah negara akan meminimalisir perbedaan-perbedaan antara yang satu negara dengan lainnya.

Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam juga tidak lepas dari kekurangan (lupakan dulu kelebihan kita), tidak bisa hidup sendiri mencukupi kebutuhannya baik dari segi fisik kebutuhan yang bersifat konsumtif atau non konsumtif seperti kebutuhan hidup bersenang-senang seperti halnya melancong dan pengadaan jasa maupun produk teknologi canggih, perlu adanya sesuatu perjanjian, walaupun sifatnya simbolis, untuk itu sebuah keniscayaan Indonesia membangun investasi dengan cara menarik negara-negara lain untuk masuk ke Indonesia menanamkan modalnya.

Pada tahun ini Indonesia dituntut untuk cepat bergerak dengan stabilitas penduduk yang makin kompleks yang salah satunya penyebabnya adalah pengangguran yang makin merajalela. Hal ini dikarenakan, kebutuhan dasar masyarakat memerlukan produksi dan konsumsi yang bertambah dua kali lipat, sehingga menambah kebutuhan akan tanah, energi dan bahan-bahan mentah, yang menambah tekanan kepada lingkungan dan sumber-sumrer kehidupan. Hal ini menjadi tantangan pemimpin-pemimpin politik, institusi pemerintahan dan hukum, untuk mencari strategi dan memberikan aturan yang baik untuk menarik investasi. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah memerlukan sumber daya manusia dan sumber keuangan (investasi) untuk membangun perekonomian dan mengelola sumber daya alam yang ada.

Berkaitan dengan persoalan internal Indonesia, ada beberapa faktor negatif yang berpengaruh pada iklim investasi meliputi antara lain: Prosedur perijinan yang masih berliku dan relatif mahal, Tingkat kepastian hukum yang belum optimal, Kualitas sumber daya manusia yang rendah, Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur, Kurangnya insentif yang bersaing yang diberikan pada para calon investor.[1]

Sehingga, laju kegiatan investasi tidak berjalan dengan baik selama ini karena iklim investasinya memang tidak mendukung. Oleh karena itu, persoalan investasi harus mendapat perhatian serius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi Indonesia tahun ini menurun jauh dibandingkan dengan tahun lalu. Bayangkan investasi lokal pada 2006 turun 37 persen dibanding tahun sebelumnya.[2] Begitu pula dengan investasi asing, yang turun sampai 45 persen dan pada tahun 2007 ini memang ada peningkatan seiring dengan perbaikan ekonomi dunia, kita bisa melihat kenaikan indikasi-indikasinya sebagai berikut, 1). Pertumbuhan produk domistik bruto mencapai 6 %, 2). Cadangan devisa 51.43 Milliar USA (31 Agustus 2007), 3). suku bunga bank Indonesia naik 8.25 %. 4). Inflasi 3.58 % (Januari – Agustus 2007).

Realiasi investasi tahun 2007 mencapai 11.70 dollar USA, naik 123.16 % (januari – agustus 2007). Tapi kenaikan tersebut bukan pada sektor produksi tapi terletak pada bertambahnya komsumsi. Karena bisa dilhat dari angka pengangguran tidak terkurangi, malah pengguran terselubung makin bertambah. Dengan fakta yang ada sekarang, nampak belum ada usaha-usaha yang pasti dari pemerintah untuk menaikkan investasi, khususnya investasi asing. Investasi di Indonesia masih terganjal lima persoalan, yaitu penyelesaian pajak, tenaga kerja, infrastruktur, pungutan liar, dan kepastian hukum.selain persoalan diatas, ada persoalan mendasar yang mempengaruhi makin minimnya investasi ke Indonesia yaitu persoalan ekonomi yang makin carut marut bukan hanya di Indonesia tetapi dibelahan dunia lainnya. Persoalan ini adalah persoalan sistem ekonomi itu sendiri, dimana pemilik modal sangat berkuasa dan menentukan tanpa melihat aspek lain yang sangat mendukung keberadaan modal. Sistem ekonomi dunia memperlakukan modal melebihi kasih Tuhan, modal adalah segala-galanya. Sistem ekonomi tidak melihat bahwa modal tanpa pekerja dan pasar tidak ada artinya. Sebaliknya, pekerja atau buruh tanpa modal (investasi) akan mengakibatkan pengangguran makin bertambah. Semestinya sistem yang benar adalah bagaimana modal menempatkan pekerja atau buruh pada posisi terhormat. Sehingga sebaliknya pekerja juga memberikan yang terbaik untuk kepentingan pemodal.

Memahami, pentingnya investasi baik melalui antar Negara atau sektor swasta menuju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengembangkan sumberdaya strategis nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran.

Sampai saat ini, investasi diyakini sebagai salah satu solusi untuk memecahkan persoalan kemis­kinan dan pengangguran yang mengarah kepada kebuntuan politik yang berkepanjangan akibat kedua hal tersebut. Begitu sangat pentingnya investasi asing untuk ikut memberikan sumbangsih kepada pembangunan perekonomian, sosial, politik dan hukum di Indonesia perlu adanya penekanan dari beberapa persoalan yang harus dilakukan dan diselesaikan untuk bisa menarik investasi ke Indonesia. Ada dua hal yang harus menjadi penekanan bagaimana investasi bisa menarik untuk datang ke Indonesia. Pertama, Bagaimana sistem Perekonomian, Sosial-Politik dan hukum memberikan jaminan investasi menguntungkan dan aman bagi negara-negara investor di Indonesia. Hal yang pertama ini lebih banyak mengarah kepada semua aspek kehidupan bangsa untuk bisa ikut memberikan sumbangsih terkait bagaimana investasi di Indonesia bisa menarik bagi investor. Kedua, bagaimana langkah-langkah nyata yang dilakukan pemerintah kaitannya dengan investasi. Hal yang kedua lebih mengarah kepada bagaimana pemerintah membuat paket kebijakan yang memberikan fasilitas dan jaminan bagaimana investasi cukup menarik bagi investor.

Pembahasan

Seperti yang dikatakan diatas, ada beberapa persoalan yang menghambat laju investasi di Indonesia adalah dan untuk memberikan jalan yang lebih baik bagi investasi, maka perlu membuat kebijakan dalam sistem ekonomi, Sosial-politik dan penegakan hukum yang berkesimbungan.

a. Sistem Ekonomi

Krisis ekonomi Indonesia antara lain karena terjadinya moral hazard diberbagai sektor ekonomi dan politik. Permasalahan moral hazard sudah cukup luas dan mendalam. Dalam skala yang luas, faktor moral dan etika harus dimasukkan sebagai variabel ekonomi yang penting, khususnya dalam pola tingkah laku berekonomi dan berbisnis.[3]

Hal ini juga terjadi di negara-negara maju seperti USA, “Ketika great depresion awal tahun 1930 terjadi, presiden AS, Franklin D. Roosevelt mempertanyakan keberadaan ekonomi alternatif untuk menjawab depresi besar yang terjadi ketika itu. Depresi ini menyadarkan dunia, ternyata sistem ekonomi yang telah diterima saat itu membawa malapetaka bagi kehidupan umat manusia.[4]

         Salah satu topik paling penting didiskusikan adalah topik "ekonomi alternatif." Di kalangan gerakan, topik ini diam-diam bergerak liar, ketika semangat anti kapitalisme-neoliberalisme semakin memuncak. Ada semacam kesadaran yang terus berkembang, gerakan tidak hanya berhenti pada tuntutan tetapi pada dataran aplikatif. 

Melihat fenomena faktual akan tuntutan mencari system ekonomi alternatif tersebut, secara nyata kita dapat memotret wajah buram sistem ekonomi kapitalis dalam mencapai tujuan-tujuannya. Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem ekonomi barat atau kapitalis, maka juga ikut tersangkut dan terkena imbas dari carut marutnya persoalan ekonomi dunia. Maka krisis demi krisis ekonomi yang terus berulang, seperti di tahun 1930, 1970, 1980, 1999 sampai 2007 ini – telah secara nyata membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis yang mendasarkan diri pada filsafat materialisme – sekularisme, telah gagal menjawab dan menyajikan solusi atas persoalan ekonomi dan kemanusiaan.[5]

Ekonom yang paling gigih mengkritik ekonomi kapitalisme antara lain, Prof. M.Umer Chapra, Prof. Kursyid Ahmad, Prof. Masudul Alam Chuodhury, Prof. M.Nejatullah Ash-Shiddiqy, Prof. M.A. Mannan dan ratusan lainnya. Sedangkan dari ekonom Barat sendiri, antara lain, Robert Heibronner, Josept Stiglitz, Paul Ormerod, Lester Thurow, Kevin Philip, Bahkan sampai kepada Stigliz, pemenang hadiah Nobel dari harvard University, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mengkritik perjalanan ekonomi kapitalis.[6]

Sebenarnya, kritik dan sorotan terhadap sistem kapitalisme muncul sejak Karl Marx dan para pengikutnya, pemikir sosialis, seperti EF. Schumacher dan Dr. Scott. Sistem ini semakin menjadi sorotan setelah beberapa skandal perusahaan terjadi belakangan ini yang puncaknya menghasilkan Sarbanes Oxley Corpoprate Act 2002. Menghadapi itu, pemerintah Amerika Serikat, kelimpungan dan berupaya memperbaikinya dari aspek teknis sistem kapitalis itu saja, bukan prinsip-prinsip dasar dan filosofinya, sehingga tidak mengherankan jika krisis demi krisis ekonomi akan terus berulang dab terulang. Selama perubahan itu hanya pada aspek teknis yang tidak menyentuh aspek mendasar dari sestem kapitalis itu sendiri, yaitu bagaimana merubah dasar filosofis dari sistem ekonomi kapitalis dari sandaran materialisme semata.[7]

Dampak dari semua itu adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ilmu ekonomi dengan pilar penyangga teori yang rapuh. Seperti dinyatakan oleh Robert Heibronner ( 1976), bahwa para ekonom mulai menyadari bahwa mereka telah membangun sebuah bangunan yang canggih di atas landasan sempit yang rapuh.

Dengan kata lain, ilmu ekonomi, bekerja dengan asumsi-asumsi ceteris paribus. Dalam konteks ini, Keyneys pernah mengatakan, kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkap teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini. Karena itu tidak aneh jika kita secara kasat mata menyaksikan lingkaran-lingkaran kezaliman yang mengiringi hilang timbulnya siklus krisis dalam sejarah panjang kehidupan perekonomian bangsa-bangsa di muka bumi ini. Karenanya, keadilan ekonomi macam apakah yang hendak kita wujudkan bila tata ekonomi dunia baru saat ini ternyata malahirkan tragedi kemiskinan dan kelaparan; kesenjangan negara kaya dan negara miskin serta perangkap utang luar negeri ( debt trap ) dan hegemoni ekonomi global.[8]

Pada perkembangan terakhir dari kapitalisme modern saat ini dibangun dengan monetary based economy bukan real based economy. Artinya ia banyak ( dominan) bermain di level atas dari ekonomi riel. Retme ekonomi diperoleh bukan melakukan kegiatan investasi produktif tetapi dalam investasi spekulatif. Bahaya potensial berikutnya yang akan kita hadapi seandainya masih terus mengamalkan sistem kapitalisme ini adalah runtuhnya sistem keuangan. Tanda-tanda ini sudah mulai nyata sebagaimana diketahui dari angka-angka tentang efek negatif monetery based economy yang berkembang saat ini.

Dari berbagai analisa para ekonom dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi kapitalisme telah mati karena beberapa alasan. Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi (Islam). Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam agama (Islam) disebutkan “janganlah harta melingkar di tengah-tengah orang kaya saja”.. Ketiga, paradigma kapitalisme tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara. Keempat, Teori ekonomi kapitalis tidak mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang. Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.[9]

Alasan-alasan inilah yang oleh Mahbub al-Haq (1970) dianggap sebagai dosa-dosa para perencana pembangunan kapitalis. Kesimpulan ini begitu jelas apabila pembahasan teori ekonomi dihubungkan dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Sementara itu perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan antara negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara berpendapatan rendah, tetap menjadi indikasi bahwa globalisasi belum menunjukkan kinerja yang menguntungkan bagi negara miskin.(The World Bank, 2002)[10]

Selain itu, dalam konteks krisis ekonomi Indonesia, dampak krisis yang terus mendera negara kita adalah masih berkutatnya sejumlah permasalahan mendasar dari perekonomian kita akibat akumulasi kezaliman ekonomi selama ini, yaitu berupa : kemiskinan struktural yang parah (yang terlalu berpihak kepada pemilik modal dan konglomerasi), angka pengangguran yang meledak, ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan pembangunan antar daerah, konsentrasi kepemilikikan aset produktif di tangan konglomerat, beban utang luar negeri dan penjajahan ekonomi nasional doleh kekuatan asing. Tidak mengherankan, karena sesungguhnya apa yang dibanggakan oleh tim arsitek ekonomi Orde Baru dengan konsep tricle down effect-nya dan mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi –tingginya tak lebih dari sekedar pencapaian bubble economy ( ekonomi gelembung sabun) yang semu. [11]

Menurut Susetiawan, dosen fisipol UGM, sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengelola segala sumber daya alam dalam wilayah negara tersebut, dan negara kemudian bertugas mendistribusikan secara merata ke segenap warganya. Setiap negara menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang secara normatif disesuaikan dengan budaya setiap bangsa yang tentu saja berbeda satu sama lain.[12]

Menurut Revrisond Baswir, sistem ekonomi mainstream atau disebut sebagai arus utama adalah sistem ekonomi yang dominan. Dalam lingkup internasional, sistem yang dominan tersebut adalah neoliberalisme yang merupakan perkembangan terbaru dari sistem kapitalis. Sistem ini mendominasi karena kemapanan teori yang menguatkan analisis ditambah dengan praktik di negara-negara barat, seperti AS yang menjadi maju dengan kapitalisme ekonomi yang diterapkan.

Indikasi dari dominasi sistem tersebut adalah ia membuat pemahaman akan sistem-sistem lain menjadi kabur sejak sistem komunis Uni Soviet dan Eropa Timur runtuh oleh kemenangan kapitalisme dalam Perang Dunia II.

Di tengah-tengah dominasi tersebut, ada yang disebut ekonomi alternatif baik yang sudah menjadi sistem atau masih berupa aliran pemikiran. Tidak pasti perkembangannya, tidak jelas terlihat dan terdengar, seolah-olah menjadi minoritas, dan itu sebabnya disebut alternatif. Alternatif yang oleh para perintisnya diharapkan menjadi “pilihan” di tengah-tengah kegagalan sistem arus utama.[13]

Edi Suandi Hamid, ekonom yang juga Rektor UII yogyakarta ini, mengatakan bahwa ekonomi alternatif bukanlah mengada-ada. “Itu muncul sudah lama sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi mainstream”, ungkapnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa munculnya sistem ekonomi Pancasila, ekonomi Kerakyatan, ekonomi Islam, ekonomi kelembagaan, dan sebagainya adalah karena sistem ekonomi mainstream tidak dapat menyelasaikan masalah-masalah ekonomi [14]

Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim dengan penduduk 200 juta lebih, harus mampu memberikan alternatif jawaban atas kegagalan ekonomi kapitalis. Bagaimanapun Indonesia mempunyai akar yang kuat untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagaimana perekonomian dunia ke depan. Posisi tersebut bisa dikuatkan dengan kemampuan Indonesia dari segala bidang (perkecualian financial). Posisi tawar bagi Indonesia sebenarnya cukup tinggi untuk memberikan tawaran-tawaran sistem ekonomi dunia ke depan, dengan syarat konsistensi Indonesia dalam membangun hubungan bilateral atau multirateral.

Oleh karena itu, perlu memulai adanya alternatif tawaran sistem perekonomian Indonesia yang memberikan jaminan keadilan dan berkesinambungan. Prinsip moral seperti kebenaran, kebaikan dan keadilan yang menjadi panutan individu sebagai anggota masyarakat, adalah sumber dari standar sikap tindak. Dari norma kepercayaan, nilai; individu menciptakan etika, sistim dari standar moral yang melahirkan persoalan dasar dari tingkah laku sosial, seperti kehormatan, loyalitas, perlakuan yang adil terhadap pihak lain, menghormati kehidupan dan martabat manusia. Seperti hukum, etika menjadi sumber standar tingkah laku individu. Namun, tidak seperti hukum, etika tidak ditegakkan atau dipaksakan oleh kekuasaan dari luar seperti pemerintah atau negara. Standar etika berasal dari standar moral dari dalam individu dan ditegakkan oleh individu yang bersangkutan. Melalui hukum masyarakat menegakkan aturan hukum untuk semua anggota masyarakat, sementara melalui etika individu mengembangkan dan menegakkan standar moral bagi diri mereka sendiri.[15]

Dengan kepribadian yang dimiliki oleh masyarakat maka akan mudah merealisasikan dalah kaidah/ sistem khususnya dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia.


b. Sistem Sosial-Politik

Dari sudut sejarah ekonomi, suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya ekonomi yang melindungi pihak yang lemah. Pada periode ini negara mulai memperhatikan antara lain perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen. Undang-undang yang berkenaan untuk perlindungan berbagai pihak tersebut untuk mengoreksi industrialisasi yang tidak selalu memberikan kebaikan kepada semua golongan masyarakat.

Indonesia sebagai Negara yang mengambil kebijakan yang akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi Negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional, maka harus diperhatikan aspek-aspek sosial yang akan menjadi dampaknya. Pertemuan-pertemuan beragam budaya pada titik akhirnya akan mengakibatkan gesekan-gesekan bahkan pergeseran yang akan menghilangkan budaya bahkan identitas bangsa. Suatu hal yang mesti dilakukan adalah pembatasan-pembatasan yang rasional dan tidak menghalangi perjalanan investasi.

Pencemaran lingkungan akibat industrialisasi perlu pula mendapat perhatian yang terus menerus dan khusus. Kecenderungan untuk mengutamakan pertumbuhan industrialisasi adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari bagi Negara berkembang tetapi juga bisa mengakibatkan perusahaan-perusahaan menolak tanggung jawab atas pencemaran lingkungan. Pengalaman dari negara-negara maju menjadi bahan pelajaran bagi kita dalam usaha menuju suatu negara industri. Karena memang ada kekhawatiran, bahwa relokasi industri dari negara-negara maju ke negara berkembang karena alasan antara lain tambah ketatnya pengawasan lingkungan di sana, sementara di Negara-negara berkembang pengawasan-pengawasan pencemaran lingkungan sangat minim bahkan bisa dibilang tidak punya posisi tawar. Akibatnya, kearifan local yang ada makin terkikis dan menimbulkan keresahan-keresahan yang akan berdampak buruk terhadap perkembangan-perkembangan perekonomian terutama investasi ke depan. Hal ini akibat dari gesekan-gesekan yang semestinta tidak terjadi apabila mampu diidentifikasi dari sejak awal dampak-dampak lingkungan akibat iinvestasi dengan proses industrialisasi. kota-kota, Jawa dan luar Jawa. Masalah pertanahan semakin hari akan semakin banyak, apabila perencanaan pertanahan kita tidak mampu memainkan peranannya. Pihak yang lemah yang sebagian besar adalah rakyat kecil akan memikul beban pembangunan tersebut.

Dalam hal itu perlu diperjelas penyelesaian masalah-masalah yang bersangkutan dengan umpamanya, tanah adat, tanah negara, besarnya ganti rugi. Begitu juga perencanaan wilayah yang bersangkutan dengan tanah pertanian yang subur, daerah pemukiman, perdagangan dan industri. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian memerlukan kepastian akan tersedianya atau tetap dipertahankannya lahan-lahan pertanian yang subur dari meluasnya keperluan tanah untuk industrialisasi, pemukiman, dan kebutuhan-kebutuhan lain sudah waktunya melaksanakan pembaruan. Apabila hal ini tidak diantisipasi dari awal akan berdampak pada persoalan-persoalan fatal yang ujung-ujungnya akan berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor industri negara-negara maju melalui investasi.

Kalau kita mau belajar kepada negara-negara maju tentang bagaimana negara-negara maju dalam melakukan pembangunan. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunanannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integtarsi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.[16]

Belakangan ini bisnis telah berkembang, baik ukuran maupun pengaruhnya. Banyak orang mengakui bahwa bisnis adalah institusi ekonomi dan institusi sosial. Ini khususnya terbukti dalam kegiatan perusahaan besar, yang melibatkan tidak saja kepentingan pemegang saham, tetapi juga pemasok, konsumen, langganan, para pekerja dan kadang-kadang seluruh masyarakat. Orang kini beranggapan bahwa badan hukum (yang disamakan statusnya dengan orang) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia, yaitu menegakkan standar etika.

Kalangan bisnis harus tetap mempertimbangkan di samping aspek hukum, juga tanggung jawab moral dari kegiatan mereka. Walaupun dunia bisnis mengakui kewajiban untuk berperilaku etis, tetapi menemui kesulitan untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Salah satu kesulitannya adalah dari kenyataan yang semakin berkembang bahwa masalah moral muncul dari segala aspek kegiatan bisnis.[17]

Dewasa ini, masalah yang berkaitan dengan tanggung jawah moral dari bisnis berkembang dari keputusan pemasaran seperti melanggar etika menjual produk yang berbahaya, masalah pemberian upah yang adil, tempat kerja yang melindungi kesehatan dan keselamatan buruh, etika dalam merger dan akuisisi, sampai kepada kerusakan lingkungan. Pendeknya semua keputusan bisnis, khususnya yang menimbulkan ketidakpastian dan konsekuensi yang berkepanjangan, yang mempengaruhi banyak individu, organisasi lain dan bahkan kegiatan pemerintah, dapat menghadirkan masalah etika yang serius. Di dalam kenyataannya etika yang ditegakkan atas dasar kesadaran individu-individu tidak dapat berjalan karena tarikan berbagai kepentingan, terutama untuk mencari keuntungan, tujuan yang paling utama dalam menjalankan bisnis. Oleh karenanya, standar moral harus dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang diberikan sanksi. Disinilah letaknya campur tangan negara dalam persaingan bebas dan kebebasan berkontrak, untuk melindungi pihak yang lemah. Oleh karena itu hukum juga sepanjang sejarahnya bersumber pada dan mengandung nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini menjadi penting pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan.

Pada persoalan pertemuan pengembangan investasi yang bersinggungan dengan kepentingan sosial perlu adanya pendekatan sosial politik yang berlandaskan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini penting, agar kepentingan-kepentingan masyarakat yang diwakili oleh negara tidak hilang dan terserabut dari akarnya.

Kearifan lokal yang didukung oleh kebijakan politik bersama akan menjadi sangat mendukung terhadap tumbuhnya investasi asing serta dalam perjalanannya akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul seiring dengan laju investasi serta dampaknya terhadap budaya dan lingkungan.

c. Sistem Hukum dan Penegakannya

Hukum dan investasi adalah ibarat sekeping mata uang yang tak terpisahkan, hukum adalah perangkat yang mengatur semua hal kehidupan masyarakat termasuk salah satunya investasi. Salah satu mazhab penting dalam “teori finansial” mencoba mengaitkan sistem hukum dengan perilaku investasi[18]

Sebuah artikel berjudul Law and Finance dalam The Journal of Political-Economy (Vol 106, No 6, Th 1998) menjadi salah satu karya klasik yang ditulis dari hasil penelitian Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer (dari Universitas Harvard) dan Robert W Vishny (dari Universitas Chicago).

Dalam hasil penelitian tersebut dikatakan, Negara dengan sistem Common-Law (Inggris dan Amerika) memiliki perlindungan hukum paling kuat terhadap para investor. Sementara negara dengan sistem Civil-Law (Perancis, Jerman, dan Skandinavia) yang bersumber pada sistem hukum Romawi (Roman-Law) ada perlindungan hukum yang bervariasi. Negara-negara yang berbasis French-civil-law memiliki perlindungan hukum paling buruk, sementara negara-negara dengan sistem Scandinavian-civil-law dan Germany-civil-law ada pada posisi moderat. Sementara itu konsentrasi kepemilikan di aneka perusahaan publik berhubungan secara negatif dengan perlindungan investor. Semakin terkonsentrasi sistem kepemilikan, kepentingan investor semakin berpotensi dimanipulasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil penelitian yang menjadi antitesis dari tesis klasik Adolf A Berle dan Gardiner C Means (1932) tentang pemisahan antara kepemilikan (ownership) dan kontrol terhadap modal dalam sistem korporasi modern. La Porta dan kawan-kawan menunjukkan kecenderungan sebaliknya, sistem kepemilikan kian terpusat pada para pemegang saham mayoritas, sekaligus menandai kaburnya pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan.[19]

Oleh Karena itu, Indonesia sebagai Negara hukum yang akhir-akhir ini tidak jelas menganut sistem hukum yang mana, semestinya menjadi moment yang baik untuk membuat kebijakan hukum yang sekiranya bisa memberikan warna hukum yang berbeda dan memberikan angin segar kepada dunia hukum internasional.

Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.[20]

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.

Faktor yang utama bagi hukum dalam pengaturan ekonomi untuk dapat berperan adalah apakah hukum mampu menciptakan “stability”, “predictability” dan “fairness”. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistim ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.[21]

Seperti yang dikatakan diatas, salah satu penyebab investasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah penegakan hukum yang tidak berjalan ditambah lagi adanya biaya siluman yang mengakibatkan cost yang tinggi bagi investor.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.[22]

Penantian panjang adanya payung hukum dalam berinvestasi sudah menjadi kenyataan. Urgensi investasi sebagai salah satu tiang penopang pertumbuhan ekonomi adalah penting. Negeri ini agaknya membutuhkan mengabaikan aspek keadilan, keadilan dalam arti lebih luas meliputi kepentingan bangsa dan negara.
Sebagai negara hukum, perangkat aturan yang tertuang dalam bentuk undang-undang menjadi prasyarat mutlak. Dalam dunia investasi, maka kepastian hukum yang tidak mudah ditafsirkan oleh pejabat secara sepihak harus menjadi acuan.

Dengan adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri. Sehingga laju investasi akan berjalan dengan pondasi kepastian hukum yang kuat, tanpa ada ketakutan-ketakutan yang selama ini oleh para investor. Apabila kita lihat dari UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 4 ayat 2 huruf (b) negara menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha bagi investasi di Indonesia.

Kepastian sistem hukum secara politik yang didukung oleh semua elemen pemerintah (birokrasi) dengan mempermudah proses investasi dan tidak mencari-cari penafsiran untuk memperoleh keuntungan pribadi serta didukung oleh masyarakat akan membuat investasi menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat indonesia.

Selain persoalan kepastian hukum diatas, berdasarkan pengalaman sejarah hukum umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya timbul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaiamana hukum itu harusnya berperanan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri kehidupan ekonomi warganya. Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya.[23] Semisal keleluasaan pembuatan kebijakan fasilitas bagi investor. Dengan keleluasaan yang tidak menyimpang terhadap etika bisnis nasional dan international.

Beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, yang gencar menarik calon investor dengan tegas memberi insentif pajak yang menjadi “nilai plus” yang menarik bagi para investor.[24] Pemberian fasilitas kepada investor adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga menarik investasi ke Indonesia. Apabila hal itu tidak dilakukan maka investor banyak akan lari ke Negara lain yang pandai membuat kreatifitas fasilitas dalam dunia investasi. Selagi itu tidak bertentangan dengan hukum nasional ataupun internasional pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan fasilitas bagi investasi.

Fasilitas yang dimaksud adalah paket kebijakan yang bersifat skala prioritas seperti misalnya pengurangan pajak, penghargaan terhadap investor yang mampu memberikan kontribusi besar untuk penghargaan terhadap peningkatan penghasilan terhadap tenaga kerjanya, dll.

Secara umum, apabila kita lihat dari peraturan perundang-undangan, peluang investasi untuk investor asing di Indonesia sangat banyak dan Negara memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing ataupun local ( Pasal 4 ayat 2). Dalam penjelasannya pasal 4 ayat ayat 2 huruf (a) ini bagi investor asing kecuali apabila dikemudian hari ditemukan lain oleh peraturan perundang-undangan.[25] Namun, tidak berarti semua bidang bisa dimasuki investor asing. Ada beberapa bidang usaha yang masih tertutup bagi mereka. Pertimbangannya, pemerintah bermaksud melindungi pelaku lokal untuk bidang-bidang tertentu. Tapi hal ini harus disosialisasikan kepada semua investor, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang negatif kepada investor khususnya asing. Karena dalam pasal 12 ayat 1 UU. No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pembatasan bidang usaha ditentukan oleh Peraturan Presiden yang tentu banyak kepentingan bermain disana. Sedang untuk pasal 12 ayat 2 sudah jelas oleh undang-undang tersebut.


Penutup

a. Kesimpulan

Berangkat dari beberapa alasan peran penting investasi salah satunya terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta alternatif solusi untuk membangun investasi di Indonesia, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berbagai persoalan akibat sistem ekonomi mainstream (kapitalis) laju investasi di berbagai Negara (Indonesia) terganggu, sehingga perlu ada tawaran/ pencarian sistem ekonomi alternatif oleh bangsa Indonesia untuk membangun investasi di Indonesia.

2. Investasi hanya bisa berkesinambungan apabila didukung oleh sistem sosial (dengan kearifan lokal) dan politik semua elemen masyarakat yang ada.

3. Investasi akan dapat dan mudah masuk apabila sistem hukum yang ada memberikan jaminan kepastian keamanan dan menguntungkan serta paket kebijakan kemudahan berinvestasi.

b. Saran

Dari paparan dan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar laju investasi bisa berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian kita, sbb :

1. Penerintah dan legislatif hendaknya membuat konsep perundang-undangan ekonomi yang berlandaskan kepada akar budaya dan kearifan local masyarakat Indonesia.

2. Hendaknya semua elemen bangsa untuk selalu mendukung investasi baik dari dalam negeri atau asing.

3. Pemerintah dan legislatif hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum sehingga memberikan balances keuntungan kedua nelah pihak.

 

 

 


 


Daftar Pustaka

- Christianto Wibisono, “Menelusuri Akar Krisis Indonesia.” 1998. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Lubis, T. Mulya, ed. 1986, Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

- Taqyuddin An-Nabhani, 2000. Membangun sistem ekonomi alternative Perspektif Islam. Risalah Gusti.. Surabaya.

- Hikmahanto Juwana. 2002. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional.. Lentera Hati, Jakarta

- Charmeida Tjokrosuwarno, “Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 1999” April 1999. Bisnis & Ekonomi Politik: vol. 3/2

- Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. 2002. Universitas Atmajaya, Yogyakarta

- Erman Rajagukguk. Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar di ucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997.

- Erman Rajagukguk www.lfip.org/english/pdf/bali- seminar/ Hukum%20ekonomi% 20indonesia%20-%20erman%20rajagukguk.“Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Meedorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”

- www.equilibrium.fe.ugm.ac.id/?p=6. Masa Depan Ekonomi Alternatif di Indonesia

- Kompas.com, 14 Januari 2007

- Koran Tempo, 22 Desember 2006.Investasi Tahun Ini Turun Drastis

- http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1108&Itemid=5 (Agustianto. Kerapuhan Kapitalisme, Perspektif Ekonomi Islam.

- Sri Mulyani Indrawati. “Krisis Ekonomi Indonesia dan Langkah Reformasi”, pidato ilmiah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Indonesia ke-487 Februari 1998, h. 6- 7.

- Agustianto,www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1107&Itemid=5 .The Death Of Economics Dan Chance Ekonomi Syariah.

- Prasetyantoko kompas.com/kompas-cetak/0412/10/opini/1429157.htm Hukum dan Perilaku Investasi

- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal


[1] Aditiawan Chandra. Prospek Penanaman Modal Langsung 2007. http://www.Kompas.com, tanggal akses 14 Januari 2007

[2] Sofyan Wanandi. Koran Tempo, 22 Desember 2006

[3] Charmeida Tjokrosuwarno, “Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 1999” April 1999. Bisnis & Ekonomi Politik: vol. 3/2

[4] Endang Sih Prapti. Masa Depan Ekonomi Alternatif di Indonesia. Jurnal equilibrium FE UGM

[5] Agustianto.Kerapuhan Kapitalisme, Perspektif Ekonomi Islam

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1108&Itemid=5

[6] ibid.

[7] ibid

[8] ibid

[9] Agustianto. The Death Of Economics Dan Chance Ekonomi Syariah. www.pesantrenvirtual.com tanggal akses 15 Desember 2007

 

[10] ibid

[11] ibid

[12] Susetyawan.. Masa Depan Ekonomi Alternatif di Indonesia. Jurnal equilibrium FE UGM

[13] Revrisond Bazwir.. Masa Depan Ekonomi Alternatif di Indonesia. Jurnal equilibrium FE UGM

[14] ibid

[15] Erman Rajagukguk “Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Meedorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”www.lfip.org tanggal akses 15 Desember 2007

[16] Erman Rajagukguk. Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar di ucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997.

[17] Christianto Wibisono, “Menelusuri Akar Krisis Indonesia.” 1998. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

[18]Prasetyantoko kompas.com/kompas-cetak/0412/10/opini/1429157.htm Hukum dan Perilaku Investasi

[19] ibid

[20] Lubis, T. Mulya, ed. 1986, Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

[21] Erman Rajagukguk “Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Meedorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”

www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Hukum%20ekonomi%20indonesia%20-%20erman%20rajagukguk.

[22] Hikmahanto Juwana. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional..Jakarta: Lentera Hati, 2002., hlm.27.

[23] Gunarto Suhardi. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi..Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2002., hlm. v.

[24] Bob Widyahartono, Menggerakkan Penanaman Modal Asing.

[25] Penjelasan pasal 4 ayat 2 huruf (a) UU. No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

About these ads

Aksi

Information

3 tanggapan

2 09 2008
tavip heru

Indonesia saat ini masih dalam kondisi terjajah secara ekonomi, Kalau dahulu para penjajah dengan mengerahkan militer untuk menguasai sumberdaya alam, namun sekarang dengan “tentara-tentara” dalam bentuk lain. Prinsip penjajah adalah menguasai / menghisap yang terjajah. Bukti penjajahan era baru di Indonesia adalah: adanya Ilegal loging, “gunung” freeport menjadi lembah, BBM yang mahal, minyak sawit yang mahal, gas yang mahal, dll. Semuanya ada di bumi tercinta ini, tetapi masyarakat kita tidak menikmati kelimpahan tersebut. Sumberdaya alam tersebut mengalir ke negara penjajah, tanpa meninggalkan jejak kemakmuran. Seharusnya kita sadar bahwa sesungguhnya imperialisme masih ada di dunia ini. Penindasan dari suatu bangsa kepada bangsa lain masih terjadi, dan Indonesia sebagai posisi tertindas.

2 09 2008
tavip heru

Bagaimana cara “penjajahan model baru?”
Kalau kita renungkan lebih dalam, sejarah telah mencatat “kunci suksesnya” kaum penjajah adalah menjalankan politik kerja sama dengan para elit ( para raja, kaum bangsawan, dll.). Penjajahan model baru sebenarnya juga masih menggunakan cara yang sama, contohnya:
Dahulu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sekarang
Bangsawan / Raja (yg kompromis) Pejabat /politikus (yg korup/doyan sogok)
Milisi-milisi LSM-LSM (bayaran ),
Tentara boneka Perusahaan asing, IMF, IATA, dll
Benteng2 pertahanan Singapore, Hongkong, Australia
Dan banyak lagi bisa kita temukan.

2 09 2008
tavip heru

Kita harus terusik dengan adanya fenomena yang membuktikan bahwa justru negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah adalah negara yang dalam kondisi “miskin”. Apakah hal itu semata-mata karena kesalahan dari bangsa itu sendiri?? . Tidak!! pasti ada campur tangan pihak luar, yang menghendaki negara itu dalam kondisi lemah, rentan, tergantung. sehingga dapat dengan mudah di”permainkan”/ di”jajah” secara ekonomi. Kalau kita pikir-pikir, bangsa penjajah dahulu telah menikmati taraf hidup yang baik selama masa kolonialisme/ imperealisme lama, selama berabad-abad akan rela melepaskan dominasinya sekarang?? setelah era modern. ? Tentulah tidak, mereka akan berusaha untuk mempertahankan dominasinya dengan cara yang lebih “beradab”.
Ayoo.. kita bebaskan diri dari penjajahan ini!!! berjuang lagi agar dapat merdeka secara ekonomi. Gemah ripah loh jinawi, sarwo murah tan tanpo tinuku. Kata pak dalang wayang kulit

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: