Kasus HAKI (analisa UU HAKI UU. No 19 tahun 2002)

14 12 2007

Kasus  dalam  UU. HAKI

Beberapa kasus dibawah sudah didiskusikan dalam Perkuliahan MK HAKI Magister Hukum Bisnis UGM.walaupun masih banyak perdebatan panjang dan masih kontrofersial.

  1. PT. A sebuah perusahaan yang bergerak dibidang rekayasa genetika, berlangganan jurnal-jurnal asing dengan tujuan menyediakan fasilitas referensi kepada para penelitinya. Kebijakan PT. A tersebut berkaitan dengan research and depelopment (R&D)yang dilakukan oleh PT. A untuk memperoleh produk-produk yang unggul.

Salah  satu jurnal asing tersebut adalah science and technology yang diterbitkan oleh PT.B. PT. B adalah penerbit asing yang ada di Indonesia diwakili oleh agen penjualan khusus. Untuk mempermudah penggunaan referensi tersebut, para peneliti memperbanyak/ menggandakan artikel-artikel dsalam science dan tecknology tersebut dan membuat dokumentasi berdasarkan topik-topik tertentu. PT. B mengetahui perbanyakan yang dilakukan oleh para peneliti PT. A, dan PT. B berpendapat bahwa perbanyakan yang dilakukan oleh para peneliti PT. A telah melanggar hak cipta.

Pertanyaan :

Lakukan identifikasi dan analisis terhadap kasus diatas, untuk menjelaskan isu manakah dalam hak cipta yang merupakan isu utamakasus diatas yang dapat menjawab ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta.

Jawaban :

Identifikasi dalam kasus di atas adalah,

a.       PT. A adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan referensi untuk para penelitinya untuk pengembangan pendidikan.

b.      PT. B adalah perusahaan yang memuat ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan referensi ilmu pengetahuan.

c.       PT. B adalah perusahaan asing yang di Indonesia hanya diwakili oleh agen penjualan khusus.

Isu utama dalam kasus di atas adalah,

Penggandaan/ perbanyakan artikel-artikel dalam science and technology dyang diterbitkan PT. B oleh para peneliti PT. A untuk menghasilkan produk-produk unggul yang dalam melakukan penggandaan/ perbanyakan tersebut dengan dokumentasi pada topic-topik tertentu.

Analisa terhadap kasus diatas yang hubungannya dengan ada tidaknya pelanggaran hak cipta adalah, dalam kasus diatas menurut saya ada kemungkinan kasus diatas terjadi pelanggaran hak cipta, tapi juga bisa dimungkinkan tidak ada pelanggaran hak cipta. Dalam kasus ini cukup rumit, dimana penggandaan atau memperbanyak hak cipta untuk kepentingan komersial yaitu menghasilkan produk-produk unggul oleh PT. A adalah pelanggaran hak cipta, tapi apabila penggandaan atau memperbanyak dilakukan untuk kepentingan penelitian demi berkembangnya keilmuan menurut peraturan perundang-undangan di benarkan dengan cara memberikan catatan/ dokumentasi dari mana sumbernya. Penggandaan atau memperbanyak artikel-artikel diatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberikan catatan sumbernya serta hal itu tidak merugikan pihak lain, maka tindakan dari para peneliti PT. A dapat dibenarkan oleh perundang-undangan. Hal ini bisa dilhat dalam pasal 15 huruf a UU. No 19 tahun 2002.

Tapi dari kedua pendapat tersebut menimbulkan celah hukum bagi pihak-pihak untuk melakukan interpretasi hukum demi kepentingannya sendiri. Pengacara dari Pihak PT A akan dengan mudah memberikan alasan hukum bahwa kliennya dalam posisi dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.Tapi pihak PT. B  akan merasa dirugikan  dengan apa yg dilakukan oleh PT. A, karena secara material sangat merugikan oleh apa yg dilakukan oleh PT. A. dan ini bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh PT. A untuk kepentingan produk-produk unggulan mereka yang ujung-ujungnya adalah kepentingan komersialisasi, kepentingan pendidikan yg berkedok kepentingan penelitian dan keilmuan. bisa dlihat dalam pasal 72 UU No.19 tahun 2002.


 

  1. PT. Hikayat Indah (PT.HI) menerbitkan buku  kumpulan cerita rakyat untuk anak-anak dalam bahasa Indonesia. Buku itu dijual secara luas di masyarakat. Setahun kemudian, PT. Dongeng Abadi (PT.DA) juga menerbitkan buku kumpulan serupa. Judul buku dan perwajahan PT.DA mirip dengan buku PT.HI, susunan cerita keduanya tidak sama, dan dalam buku PT.DA terdapat ilustrasi gambar sementara di buku terbitan PT .HI tidak ada. PT. HI tidak mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat jenderal HKI. PT. HI berniat menggugat PT. DA dengan alasan PT. DA melanggar hak ciptanya.

Pertanyaan :

a.       Menurut Anda apakah terjadi pelanggaran hak cipta dalam kasus di atas dan apa yang harus Anda perhatikan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta dalam kasus di atas? Berikan analisis Anda.

b.      Jelaskan apakah fakta tidak didaftarkannya ciptaan PT. HI mempengaruhi posisi PT. HI tentang kepemilikan hak cipta dalam kasus di atas. Berikan analisis Anda.

Jawaban :

a.  Kasus diatas telah terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan adanya kemiripan hak cipta berupa judul buku dan perwajahan yang diterbitkan oleh PT. DA dengan yang diterbitkan oleh  PT. HI  dan sudah menimbulkan ketidak nyamanan oleh PT. HI sebagai penerbit buku lebih awal dengan judul dan perwajahan yg sama oleh oleh PT. DA.

Identifikasi adanya pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut,

1.  Menurut pasal 11 ayat 2 UU. No 19/ 2002, menyebutkan bahwa ciptaan yang telah diterbitkan hak ciptanya dipegang oleh penerbit. Artinya PT. HI memegang hak cipta atas buku  kumpulan cerita rakyat untuk anak-anak dalam bahasa Indonesia tersebut.

2.  Adanya   kesamaan  Judul buku  dan  perwajahan  buku  yang  diterbitkan oleh  PT.DA dengan yg diterbitkan oleh PT.HI.

3.   Pelanggaran hak cipta  tidak harus terjadi  secara  keseluruhan  tetapi juga terjadi apabila ada kesamaan sebagian.

4.   Pelanggaran hak cipta berupa  kesamaan Judul buku dan perwajahan buku yang diterbitkan oleh PT.DA dengan yg diterbitkan oleh PT.HI. adalah kesamaan inti dari sebuah hak cipta.

5.   Adanya kesamaan Judul buku dan perwajahan  buku yang diterbitkan oleh PT.DA dengan yg diterbitkan oleh PT.HI. tanpa adanya komunikasi dan kontrak oleh pihak PT. DA kepada pihak PT. HI sebagai pemegang hak cipta buku yang  Judul buku dan perwajahan buku yang sama tersebut.

b.  Fakta tidak didaftarkannya ciptaan  PT. HI secara hukum tidak mempengaruhi posisi PT. HI tentang kepemilikan hak cipta. Karena hak cipta :

      1.  Perlindungan  hukum  hak cipta  dengan  secara otomatis  saat  ekspresi  terwujud atau lahir tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan sesuai pasal 2 ayat 1 UU No.19 Tahun 2002.

      2. Tanpa pendaftaran, pendaftara hanya sebagai  sarana  pembuktian kepemilikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf b dan pasal 12 ayat 2 & 3 pasal 35 ayat 4 UU No.19 Tahun 2002.

      3.  Pembuktian  oleh  pengadilan  bisa dilakukan  dengan  proses  cetak  dan penggunakan awal oleh publik/ masyarakat. Dimana masyarakat sudah menikmati hasil hak cipta terbitan buku oleh PT. HI. Walaupun ini akan membutuhkan ekstra perjuangan oleh pihak PT. HI untuk memberikan pembuktian akan kepemilikan hak cipta dari buku terbitannya.

 

  1. X telah bekerja selama 10 tahun di PT. Y, pemilik MORITA Store, sebagai penanggung jawab departemen seni di MORITA. MORITA menjual benda-benda, furniture, kerajinan dengan 25 tahun pengalaman dalam bisnis ini, serta telah menembus pasar luar negeri. PT. Y menggunakan merek MORITA yang telah terdaftar di beberapa Negara.

Sejak 2 tahun yang lalu, X melakukan persiapan-persiapan untuk membuka show room-nya sendiri dan dalam mengiklankan usahanya tersebut, X menyebutkan bahwa dirinya telah berpengalaman.

 

Pertanyaan :

Lakukan identifikasi isu-isu/ permasalahan HAKI yang menurut analisis Anda berpotensi terjadi berdasarkan kasus di atas.

 

Jawaban :

Menurut saya, apabila melihat kasus di atas akan sangat berpotensi terjadi pelanggaran terhadap HAKI, dikarenakan :

a.       X telah melakukan persiapan-persiapan jauh sebelum X keluar dari PT. Y. (walau dalam kasus diatas tidak disebut bahwa X keluar dari PT. Y)

b.      X telah banyak tahu tentang produk yang dikeluarkan oleh PT. Y, MORITA Store sebagai pemiliknya.

c.       X tahu pasar dari produk yang dikeluarkan oleh PT. Y.

d.      X secara tidak langsung sebagai penanggung jawab departemen seni di MORITA akan banyak mempengaruhi hasil karyanya yang direncanakan ditampilkan di show room-nya sendiri. Dengan begitu, apabila dikemudian hari ada hal-hal yang ada kemiripan keseluruhan atau sebagian atau kontraproduct dari karya X dengan hak cipta MORITA, maka perlu diadakah penelitian/ audit menyeluruh terhadap karya X. contoh yg bisa dilakukan  adalah sebagaimana kasus (Stepneygate) pelanggaran HAKI oleh Team McLaren terhadap Team Ferrari di dunia Olahraga F1.

 

About these ads

Aksi

Information

8 tanggapan

28 02 2008
gofartobing

Pak Jufrism…
salam kenal…kalau saya boleh tahu, untuk kasus-kasus diatas, saya boleh tidak mendapatkan data yang rinci, karena saat ini saya sedang mencoba menyusun skripsi mengenai Haki. kalu saya ingin mendapatkan kasus perlindungan terhadap rekayasa genetik, kira2 dimana ya yang mudah mendapatkannya..?
terima kasih…

16 05 2008
Herman

Assalamualaikum wr wrb

Bolehkan saya bertanya, tetapi agak keluar dari tema yang ada.
Pertanyaan saya begini:
X bekerja sebagai Staff IT di PT Y, salah satu job desk dari X adalah menginstal program yang dibutuhkan user pada PT Y. Padahal X maupun direksi PT Y tau bahwa program yang di instal adalah program bajakan, yang jelas jelas melanggar HAKI. Yang ingin saya tanyakan, siapakah yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini? apakah user, Staff IT, atau direksi perusahaan?

Waalaikum salam wr wb

Terima kasih atas perhatian dan jawaban yang diberikan.

5 09 2009
muanas

Ass. Wr. Wb

Saya mohon bantuan analisanya, Bagaimana apabila PT. X pada tahun 1995 tercatat sebagai pemegang hak cipta atas produk seni desain wadah namun pada tahun 2001 seiring lahirnya UU desain indutri (DI) maka PT. X mengalihwujudkan hak ciptanya dalam bentuk desain indutri dan DIRJEN HAKI memberikan sertifikat (DI) pada PT. X, namun PT. X digugat dipengadilan niaga oleh PT. Y karena dinilai sertifikat DI yang diterbitkan tidak memliki unsur kebaharuan dan gugatan PT. Y dimenangkan oleh pengadilan niaga bahkan sampai Mahkamah Agung. Karena sertifikat DI PT. X telah dibatalkan, Pertanyaannya adalah :

1. Apakah ada pelanggaran hak cipta dalam kasus tersebut ?
2. Apakah sebagai pemegang hak cipta yang sebenarnya sertifikat hak cipta PT. X
masih dapat berlaku ???
3. Dapatkah PT. X melaporkan adanya pelanggaran PT. Y berdasarkan hak cipta tersebut ???

Mohon Penjelasannya

Wass. Wr. Wb

Muanas DI Jakarta.

Jawaban
Sebelum saya memberikan analisa :
Terkait pertanyaan sdr, saya hanya ingin meluruskan bahwa UU Hak Cipta baru disahkan tahun 2002, sedang UU Desain Industri keluar lebih dulu yaitu tahun 2000. tapi itu tidak ada masalah.
Jawaban saya terhadap pertanyaan sdr :
1. ada pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Y, karena PT. Y tidak memiliki izin atau kuasa mengajukan seritifkat desain industri atas produk seni desain wadah yang dimiliki oleh PT. X sebagai pemegang sertifikat hak cipta atas produk seni desain wadah.
2. Pertama : Hak cipta berbeda dengan desain industri, hak cipta adalah hak ekseklusif yang dengan hak tersebut pemilik hak cipta bebas melakukan apasaja terhadap hak tersebut tanpa mengurangi pembatasan oleh undang-undang. Kedua: Sertifikat hak cipta berbeda dengan sertifikat desain industri. Sertifikat hak cipta berlaku selamanya (Pasal 4 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002), sedang sertifkat industri ada batasan waktu (pasal 5 UU No. 31 Tahun 2000). Sehingga sertifikat hak cipta PT. X dengan sendirinya tetap berlaku walaupun serttifikat desain indutrinya dicabut, kecuali PT. Y bisa membuktikan di pengadilan sertifikat hak cipta PT. X tidak sah atau milik PT. Y (ini sulit sekali bisa dibuktikan). Atau PT. Y bisa membuktikan bahwa PT. Y adalah penerima hak cipta dari PT. X (pencipta) sebagai pemegang hak cipta tersebut atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 ayat 4 UU No. 19 tahun 2002)
3. yang bisa dilakukan PT. X adalah :
a. bisa melakukan tuntutan kepada direktorat jenderal atas pencabutan sertifikat hak desain milik PT. X (bisa dilihat dalam pasal 24 ayat 3 UU No. 31 Tahun 2000) ke pengadilan Niaga (ayat 5). Alasan pencabutan tidak mempertimbangkan bahwa PT. X memiliki sertifikat hak cipta atas produk seni desain wadah tersebut, yang semestinya itu menjadi pertimbangan dasar atas keputusan menarik kembali atau tidak sertifikat hak desain industri PT.X.
b. PT. X bisa melakukan tuntutan kepada PT. Y atas pelanggaran hak cipta sebagaimana sertifkat yang dimiliki oleh PT. X terhadap hak cipta atas produk seni desain wadah. Maka keputusan atas pelanggaran hak cipta oleh PT. Y terhadap PT. X akan dibuktikan di pengadilan apakah berbalik atau sesaui dengan keinginan PT. X. Karena hak cipta atas produk seni desain wadah yang dimiliki oleh PT. X juga bisa digagalkan apabila PT. Y bisa membuktikan sebaliknya, bahwa PT. Y memiliki bukti lengkap bahwa hak cipta atas produk seni desain wadah tersebut adalah milik PT. Y

Demikian Analisa yang bisa saya sampaikan, apabila kurang atau salah mungkin keterbatasan saya memahami pertanyaan saudara atau keterbatasan memahami undang-undang.

Thanks,
Jufri

10 09 2009
muanas

Terima kasih mas atas tanggapannya, selain itu saya juga menyampaikan beberapa pendapat lain yang cukup mengganggu saya atas kasus ini diantaranya adalah
1. karena hak cipta yang disertifikatkan dirjen HAKI berupa seni desain wadah tempat bedak bayi dua kamar dan dahulu pada tahun 1995 terdaftar dibawah no. pendaftaran 015300, dimana waktu penerbitan sertifikat hak cipta tersebut masih menggunakan UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta Jo. UU No. 7 tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, mengingat adanya UU hak cipta yang baru No. 19 tahun 2002 dan Asas Lex generallis de rograt Les Specialis maka sertifikat hak cipta yang masih menggunakan UU yang lama menjadi tidak berlaku dan berakibat tidak diakuinya sertifikat hak cipta tersebut ???? Apabila saya kaji baik di UU desain industri tahun 2000 dan UU hak cipta tahun 2002 tidak ada ketegasan baik pasal-perpasal maupun dalam aturan peralihannya yang menyatakan Dengan diberlakukannya UU desain industri maupun hak cipta sebagaimana tahun tersebut diatas sebelum diberlakukannya UU ini menjadi tidak berlaku ??? bahkan dalam aturan peralihan UU Hak cipta Tahun 2002 Pasal 75 Bab XIV
“Terhadap surat pendaftaran ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU No. 12 tahun 1997, MASIH BERLAKU pada saat diundangkanya Undang-undang ini dinyatakan TETAP BELAKU untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya”

UNTUK ITU SAYA MOHON PENDAPAT LANJUTAN TENTANG HAL INI, KARENA SAYA SUDAH BERUPAYA BAIK PENGUMUMAN MELALUI IKLAN KORAN BAHKAn MELAPORKAN HAL INI KEPADA POLISI UNTUK MELAKUKAN RAZIA BAIK DI AGEN, DISTRIBUTOR, TOKO-TOKO YANG JELAS-JELAS MELANGGAR HAK CIPTA KAMI TETAPI MEREKA MENOLAK DENGAN ALASAN TERSEBUT DIATAS.

THANKS ATAS PENCERAHANYA. JAZAQUMULLAH KHAIRAN KATSIRAN.

17 10 2009
burhan

memang benar, UU No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta Jo. UU No. 7 tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak ciptatelah di rubah menjadi UU hak cipta yang baru No. 19 tahun 2002, tapi perlu diingat tentang azas retroaktif dimana undang-undang tidak dapat berlaku surut, artinya setiap peraturan yang baru dibuat tidak dapat mengikat tindakan hukum yang telah dilakukan sebelumnya. kemudina apabila terjadi sengketa anatar undang-undang lama dengan undang-undang baru maka digunakan undang-undang yang menguntungkan bagi pihak terkaitnya.

18 04 2011
budi setyawan

Mantap Bos, saya baru mau nulis tentang tesis HAKI, kira-kira yang mnerik apaan ya?

21 04 2011
litha

saya mau bertanya :
adi seorang pengrajin batik memiliki beberapa motif namun dia tidak pernah mendaftarkanx ke direktoral jendral hak kekeyaan intelektual depertemen hukum dan HAM.karena pd waktu itu blum ada aturan yang mengatur hak cipta harus di daftarkan
kemudian masuk jhon untuk magang ke adi namun 1 tahun kemudian adi meningal dunia. pada tahun 2000 jhon melanjutkan karirnya dalam motf batik karena jhon juga mempunyai bakat dalam membuat motif batik kemudian jhon mendaftarkan hasil karya ke departemen hukum dan HAM.
dan jhon juga membuat sebuah buku lalu di terbitkan.
berdasarkan info dari buku karya jhon, sally selaku PT.X tertarik untuk memproduksikan secara massal berdasarkan motif yang ada didalam buku jhon.
selanjutnya sally bertemu dgn jhon,dmna sally menyampaikan maksudnya untuk membeli dan memproduksikan secara massal kerajinan batik yang dibuat oleh jhon.
dri hasil pertemuan tsb, jhon bersedia mengalihkan hak 2 motif batik secara keseluruhan kpd sally.
dan muncul jeni selaku penerus dari adi, adi yang tidak lain adalah ayah dari jeni.
pada tahun 2006, jeni mengikuti pameran yg diadakan di sebuah museum.
namun jeni sama skali tidak mendaftarkan kedua motif tsb ke departemen hukum dan HAM RI. sedangkan kedua motif itu telah di jual kpd sally.
pada saat pameran berlangsung, sally selaku pemilik dari kedua motif itu mengetahui bahwa jeni telah memamerkan motif itu, langsung menempuh jalur hukum pidana kpd pihak yang berwajib.

4 01 2013
Download uu 17 tahun 2007 | Cinema 3 Satu

[...] jufrism.wordpress.com [...]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: